AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
815
ADMF
8200
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
745
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.99
1.02%
+5.51
IHSG
7186.56
0.74%
+53.11
LQ45
1026.34
0.98%
+9.98
HSI
19730.90
-0.96%
-191.55
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
15734.11
-0.71%
-112.68
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Larangan Ekspor Batu Bara Berakhir Hari Ini

ECONOMICS
Athika Rahma
Senin, 31 Januari 2022 15:05 WIB
Aturan larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan Kementerian ESDM akan berakhir hari ini, Senin (31/1/2022).
Larangan Ekspor Batu Bara Berakhir Hari Ini (FOTO: MNC Media)
Larangan Ekspor Batu Bara Berakhir Hari Ini (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Aturan larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan Kementerian ESDM akan berakhir hari ini, Senin (31/1/2022). Sebagian besar perusahaan batu bara sudah diizinkan ekspor kembali setelah memenuhi kewajiban Domestic Market Oblogation (DMO).

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif mengatakan, sebagian besar larangan ekspor bagi perusahaam batu bara sudah dicabut, kecuali yang belum menandatangani surat pernyataan membayar denda/dana kompensasi bagi yang belum memenuhi kontrak dan DMO tahun 2021.

"Ini sesuai KepMen ESDM 139/2021 dan KepMen ESDM 13/2022," ujar Irwandy kepada MNC Portal Indonesia, Senin (31/1/2022). 

Lanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan surat perihal pencabutan larangan ekspor batu bara kepada 139 perusahaan pada tanggal 20 Januari 2022 lalu. Kemudian pada 26 Januari 2022, pemerintah kembali memberikan izin ekspor batu bara kepada 32 perusahaan.

"Telah dikeluarkan surat pencabutan pelarangan penjualan batu bara ke luar negeri kepada 139 perusahaan pemegang PKP2B, IUP operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian dan juga surat pada tanggal 26 Januari kepada 32 perusahaan yang kira-kira kondisinya sama," ujarnya. 

Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban 100% kontrak dengan PLN atau 100% pemenuhan DMO.

"Pemerintah senantiasa menjaga keseimbangan dalam pengembangan batu bara antara pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Namun kebutuhan batu bara diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri," tutup Irwandy. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD