sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Lebih Selektif Bangun Infrastruktur, Kontraktor Bakal Sepi Job Proyek Pemerintah?

Economics editor Iqbal Dwi Purnama
17/01/2023 16:01 WIB
Kementerian PUPR mengaku akan lebih selektif melakukan pembangunan infrastruktur baru di 2023.
Lebih Selektif Bangun Infrastruktur, Kontraktor Bakal Sepi Job Proyek Pemerintah? (Foto: MNC Media).
Lebih Selektif Bangun Infrastruktur, Kontraktor Bakal Sepi Job Proyek Pemerintah? (Foto: MNC Media).

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku, mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp125,22 triliun di 2023. Anggran tersebut akan difokuskan pada penyelesaian pembangunan hingga 2024.

Basuki menambahkan, anggaran tersebut akan lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan proyek sesuai yang dinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Pada 2023, khusus untuk menyelesaikan proyek yang ditargetkan, jadi pembangunan baru sangat selektif sekali. Semua kita fokuskan untuk penyelesaian," ungkap Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (17/1/2023).

Jika postur APBN Kementerian PUPR 2023 yang dipaparkan Basuki, maka porsi untuk proyek MYC (Multi Years Contract) baru sebesar Rp14,89 triliun atau hanya 11,89%. Sedangkan penyelesaian kontrak lama atau MYC lanjutan sebesar 40,67% atau setara Rp50,93 triliun.

"Prioritasnya sesuai yang diarahkan bapak Presiden, 2023-2024 khusus diupayakan menyelesaikan program-program PSN dan program presentasi yang diupayakan pada semester I-2024 semua sudah selesai," sambung Basuki.

Hal tersebut juga sesuai dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. 

Secara khusus penggunaan anggaran 2023 akan dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan-pembangunan yang sudah mulai konstruksi lebih dahulu.

Melalui Perpres tersebut, Kementerian PUPR mendapat 21 tugas untuk melakukan rehabilitasi Infrastruktur di sektor sumberdaya air, cipta karya, bina marga, hingga perumahan. Sehingga sampai dengan 2024 akan minim untuk tender-tender baru.

"MYC lanjutan Rp50,39 triliun, biasanya lanjutan ini tidak ada tender lagi. Seperti yang diarahkan bapak Presiden, tahun 2023-2024 ini khusus diupayakan menyelesaikan program PSN dan perintah Presiden, jadi pembangunan baru sangat selektif sekali," pungkasnya.

(FAY)

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement