IDXChannel - Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan sejumlah ekonom dan analis dalam beberapa bulan menjelang pencoblosan.
Pemerintah sendiri telah menganggarkan dana sekitar Rp 36,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pemilu 2024. Jumlah ini mencakup biaya operasional untuk pemilihan presiden, legislatif, dan pilkada di seluruh Indonesia.
Informasi saja, perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau USD4.919,7.
Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen.
Jika melihat ke belakang, ekonomi Indonesia pada 2004 yang merupakan pemilu demokratis pertama di RI tumbuh sebesar 5,03 persen. Pada Pemilu 2009, ekonomi RI tumbuh 4,63 persen.
Memasuki pemilu 2014, ekonomi RI tumbuh 5,01 persen dan pada pemilu 2019, ekonomi RI tumbuh 5,02 persen. (Lihat grafik di bawah ini.)
Berikut sejumlah proyeksi dampak ekonomi pemilu 2024 yang dihimpun oleh IDX Channel.
- Universitas Airlangga
Menurut estimasi ekonom Universitas Airlangga, kontribusi itu diharapkan mencapai 0,6 persen hingga 1,3 persen, yang setara dengan suntikan dana sebesar Rp 118,9 triliun sampai Rp 270,3 triliun ke dalam perekonomian nasional.
“Pemilu bukan hanya berpengaruh dari aspek teknikal, tetapi juga dari aspek fundamental. Pemilu 2024 menjadi momentum krusial yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, terutama oleh investor asing yang cenderung lebih hati-hati,” ujar Prof Dr Sri Herianingrum SE MSi, guru besar ekonomi Universitas Airlangga.
Hal ini karena pola perilaku pasar keuangan selama periode pemilu cenderung “wait and see“.
Investor menunggu hasil pemilu untuk menilai kebijakan yang akan diambil oleh pemenang. Jika kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, respons positif dapat meningkat. Sebaliknya, kebijakan yang merugikan investor dapat menurunkan investasi.
“Tiap calon memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Sehingga hal ini akan akan berpengaruh pada keputusan investasi. Apalagi investor asing yang cenderung lebih berhati-hati daripada investor domestic,” imbuh Prof Herianingrum.
- BKF Kemeterian Keuangan
Sementara menurut Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Abdurohman, Pemilu 2024 akan berkontribusi sebesar 0,2 persen terhadap PDB 2023 dan 0,27 persen untuk PDB 2024.
"PDB 2023 sekitar 0,2 oersen dan juga 2024 sebesar 0,27 persen, itu hitung-hitungan kasar kami," ujar Abdurohman dalam diskusi Kupas Asumsi Makro APBN 2024 pada akhir September 2023 lalu.
Dia mengatakan kontribusi terhadap PDB itu datang dari belanja pemerintah untuk urusan Pemilu. Menurut dia, untuk 2023 saja pemerintah sudah menganggarkan sebesar Rp 11,52 triliun dan untuk 2024 jumlahnya bertambah menjadi Rp 15,87 triliun.
"Dampak langsungnya akan menambah ke pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam komponen PDB," katanya.
Angka tersebut berdasarkan perhitungan kasar dari asumsi pengeluaran caleg DPR sebesar Rp 1 miliar per orang dan caleg DPRD di kisaran Rp200 juta. Dengan perkiraan total caleg sebanyak 8.037 untuk memperebutkan 500 kursi DPR RI, 12.372 kursi DPRD Tingkat I, dan 17.510 kursi DPRD Tingkat II.
Sementara dampak tak langsung ke konsumsi masyarakat sekitar 0,14 persen di 2023 dan 0,21 persen di 2024.
“Ini tambahan PDB-nya di 2023 sekitar 0,2 persen dan juga di 2024 0,27 persen. Ini hitungan kasar kami,” ungkap Abdurohman.
- CORE Indonesia
Sementara itu, menurut peneliti CORE Indonesia, esta demokrasi lima tahunan ini setidaknya mampu memberikan sumbangsih 1 persen atau setara Rp300 triliun terhadap PDB.
"Kita memperkirakan 1 persen dari PDB akan naik atau sekitar Rp300 triliun, memang Pemilu punya multiplier effect yang sangat signifikan, kemudian aktivitas lain juga akan membawa efek besar terhadap perekonomian, periklanan, makanan, dan lainnya," ujar Peneliti Senior CORE Indonesia Etikah Karyani Suwono dalam Market Review IDXChannel, Senin (8/1/2024).
Sementara pendiri CORE Indonesia, Henri Saparini, mengatakan kontribusi ekonomi yang meningkat ini disebabkan oleh adanya lebih banyak kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), sehingga durasi pelaksanaan Pemilu berpotensi lebih panjang.