Mendag Klaim Kewajiban DMO 35 Persen Efektif Jaga Harga Minyak Goreng

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengeklaim kewajiban distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat sebesar minimal 35 persen melalui Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan efektif menjaga harga minyak goreng di pasar. 

Minyak goreng yang disalurkan, salah satunya dalam bentuk MinyaKita.

Baca Juga:

Kemendag Alihkan Sumber Bahan Baku Plastik ke AS dan Afrika Imbas Konflik Timur Tengah

Per 10 April 2026, rata-rata harga nasional MinyaKita tercatat sebesar Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan 24 Desember 2025 yang mencapai Rp16.881 per liter sebelum kebijakan berlaku. Dampak positif tersebut, kata Budi, menunjukkan penerapan kebijakan kewajiban pendistribusian DMO melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan menjadi instrumen penting untuk memastikan ketersediaan pasokan lebih merata menjangkau pasar rakyat.

Budi juga mengatakan, hingga 10 April 2026, realisasi distribusi bahkan mencapai sekitar 49,45 persen. Realisasi ini telah melampaui ketentuan minimum sebesar 35 persen yang diatur dalam “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat”. Permendag tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025.

Baca Juga:

Ekspor Tekstil Tembus USD11,98 Miliar di 2025, Mendag: Bukti Produk RI Berkualitas

“Kebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN Pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga MinyaKita di pasar. Bahkan realisasinya yang sudah melebihi 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan dengan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Ketentuan 35 persen merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Artinya, realisasi DMO, yang bergantung pada volume ekspor produk turunan kelapa sawit, dapat melampaui batas minimal seperti yang terjadi sekarang. Pemerintah tetap bersinergi untuk membuka ruang bagi peningkatan distribusi DMO sepanjang didukung kesiapan pasokan. 

Baca Juga:

Stok Minyakita Menipis, Kemendag Pertimbangkan Penambahan Kuota DMO Minyak Goreng

“Ketentuan DMO sebesar 35 persen melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang didukung kesiapan pasokan,” katanya.