Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan dan rehabilitasi pascabencana banjir di Sumatera melebihi Rp59 triliun. Angka itu didapat setelah melihat rekapan data anggaran BNPB.
Hal itu diungkapkan Tito saat Rakor pimpinan DPR RI bersama Satgas Pemulihan Pasca-Bencana bersama K/L dan kepala daerah terdampak, Selasa (30/12/2025).
"Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun," ujar Tito.
Dari jumlah itu, kata dia, sebanyak Rp33,75 triliun untuk pemulihan di Aceh. Kemudian, sebesar Rp13,5 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar) dan Rp12 triliun untuk Sumatera Utara (Sumut).
"Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L," kata Tito.
Sebelumnya, Tito mengatalan dampak bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga menghapus jejak pemerintahan di tingkat desa.
Dia mengungkapkan puluhan desa di tiga provinsi tersebut dinyatakan hilang akibat bencana.
“Karena memang data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, rusak. Di Sumatera Utara ada delapan, Sumatera Barat ada satu,” kata Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Selain desa yang lenyap, kerusakan masif juga mengakibatkan kerusakan fasilitas pemerintahan paling dasar. Tito menyebut, total kantor desa yang terdampak bencana mencapai 1.580 unit di tiga provinsi.
“Ia merinci, total kantor desa yang terdampak mencapai 1.580 di tiga provinsi. Rinciannya: 1.455 di Aceh, Sumatera Utara 93, dan Sumatera Barat 32,” ujar dia.
Menurutnya, Aceh menjadi wilayah dengan dampak terparah. Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang tercatat sebagai daerah dengan jumlah kantor desa rusak terbanyak, sehingga aktivitas pemerintahan desa lumpuh dan membutuhkan intervensi cepat.
Untuk memastikan roda pemerintahan desa kembali berjalan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan langkah darurat dengan mengerahkan personel tambahan ke wilayah terdampak.
“Tugas mereka dua. Satu adalah membantu pemerintah desa-desa untuk administrasi desa. Yang kedua adalah membantu untuk menghidupkan kembali pemerintahan desa-desa yang ada itu,” tuturnya.
(Febrina Ratna Iskana)
