Maulina Ulfa - Riset
Sejak didirikan pada tahun 2016, jumlah pelabuhan transit telah meningkat dari 31 menjadi 114 pada tahun 2021 dan jumlah kapal dari enam menjadi 32. Kargo laut juga meningkat dari kurang dari 100 ribu ton menjadi lebih dari 350 ribu ton.
Di bawah daftar investasi positif Indonesia, bandara dan pelabuhan kini dibuka untuk 100 persen kepemilikan asing, dari sebelumnya 49 persen. Selain itu, pelayanan terkait bandara dan fasilitas pelabuhan juga kini dibuka untuk 100 persen kepemilikan asing.
3. Pengembangan Energi Terbarukan
Indonesia membutuhkan modal swasta yang sangat besar untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 25 persen pada 2025. Sementara saat ini jumlahnya masih mencapai 14,7 persen.
Dengan adanya proyek IKN Nusantara, ada banyak potensi untuk mengembangkan proyek energi terbarukan. Padahal provinsi Kalimantan terkenal dengan ekspor batu bara, emas, minyak, kayu, dan kelapa sawit.
Provinsi Kalimantan Timur memang memiliki potensi energi bersih yang sangat besar. Hak ini diungkap penelitian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjukkan bahwa gabungan sumber tenaga angin, biofuel, tenaga surya, tenaga air, dan sumber energi terbarukan lainnya dapat mencapai 20 GW.
Adapun tenaga surya terdiri dari 65 persen dari total ini sementara tenaga listrik tenaga air, 26 persen. Potensi sumber energi terbarukan lainnya di provinsi ini berupa energi panas bumi.
4. Insentif
Sejauh ini, pemerintah menyebut sedang mempersiapkan insentif fiskal berupa keringanan pajak 30 tahun bagi investor untuk investasi pelayanan publik dan infrastruktur, super tax deduction 350 persen untuk penelitian dan pengembangan di IKN Nusantara.
Ada pula insentif keringanan pajak 20 tahun untuk investasi pariwisata dan fasilitas pertemuan, konferensi, dan pameran.
Adapun insentif non fiskal yang sedang disiapkan pemerintah antara lain kemudahan impor dan ekspor, dukungan, kemudahan izin usaha, dan akses terhadap tanah dan perumahan yang terjangkau.
Perkembangan Investasi dan Pembangunan IKN
Per 6 Februari 2023, dilaporkan sebanyak 142 investor telah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Dari jumlah itu, hanya 90 yang akhirnya diterima dan berlanjut ke tahap berikutnya.
Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN Nusantara mengatakan pihaknya telah menerima 142 Letter of Interest dan 90 investor termasuk dalam kategori serius untuk melakukan investasi di IKN Nusantara.
"Sebanyak 90 yang akan kami lanjutkan berbagai macam proses bisnisnya, apakah melakukan skema KPBU atau yang lainnya," kata Bambang saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/2/2023).
Berikut rincian 90 investor yang akan berinvestasi di berbagai sektor:
Menurut Otorita IKN, sudah terdapat tiga investor yang menggarap proyek perumahan dan 184 tower IKN Nusantara senilai Rp 41 triliun yang digarap dengan skema KPBU.
Tiga investor tersebut adalah Summarecon dengan investasi senilai Rp 1,67 triliun, Nusantara Consortium dengan investasi senilai Rp 30,8 triliun, dan Korea Land and Houisng dengan investasi senilai Rp 8,65 triliun.
Pembiayaan IKN ini akan dilakukan hingga 2045 dengan porsi sebesar 20 persen pembiayaan berasal dari APBN, sementara 80 persen sisanya merupakan investasi dari investor.
Pemerintah Indonesia memiliki 45 Proyek Prioritas Strategis atau Major Project sepanjang 2022. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
Dari seluruh proyek tersebut, ada 13 proyek yang mendapat penekanan utama atau berstatus Highlight Major Project, salah satunya pembangunan IKN.
Namun, dalam beleid yang beredar, IKN bukan menjadi proyek dengan pendanaan terbesar sepanjang 2022.
Berikut rincian 13 Proyek Prioritas Strategis utama/Highlight Major Project dalam dokumen RKP tahun 2022, berdasarkan alokasi pendanaan terbesar. (Lihat tabel di bawah ini.)
Dalam dokumen RKP Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp965,45 miliar.
Sebanyak Rp166,85 miliar berasal dari dukungan belanja kementerian/lembaga (K/L), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan Rp798,6 miliar sisanya dari dukungan BUMN.
