Maulina Ulfa - Riset
Terdapat sejumlah BUMN yang menjadi investor IKN. Di antaranya PT Adhi Karya (persero) Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya (WIKA) (persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Brantas Abipraya (persero), PT. Nindya Karya (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).
Ada pula peran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dan Telkom Indonesia yang akan memasok kebutuhan jaringan listrik dan infrastruktur digital di IKN Nusantara.
Dana APBN tersebut juga ditujukan untuk mendukung berbagai subproyek lain, termasuk rehabilitasi hutan serta pemulihan ekosistem.
Nasib IKN di Tahun Politik
Tahun politik sebentar lagi menghampiri Indonesia. Pesta demokrasi lima tahunan telah dimulai dengan deklarasi sejumlah bakal calon presiden.
Pemilu 2024 juga menandai akhir kekuasaan Presiden Jokowi. Dalam hal ini, pembangunan IKN Nusantara juga masih perlu terus didorong untuk segera terealisasi.
Transisi kepemimpinan juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan proyek IKN Nusantara ke depan.
Ini karena keberlanjutan IKN akan tetap bergantung pada prioritas di tangan pemerintahan selanjutnya.
Salah satu Bakal Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum (Pilpres) Wakil Presiden 2024 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara pasca pemilu 2024.
AHY menilai masih banyak masalah lebih genting yang harus diselesaikan. Namun, pemerintah justru terus menggenjot pembangunan IKN.
“Apakah hari ini memang kondisi negara memungkinkan untuk segera membangun Ibu Kota Negara baru, misalnya? Punya enggak uangnya kita kira-kira?” kata AHY dikutip Senin (17/7/2023).
Berdasarkan publikasi BRIN, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan IKN Nusantara menjelang tahun politik.
Pertama, pentingnya melucuti semua aspek politik yang melekat pada IKN. Pembangunan IKN Nusantara sebagai produk kebijakan negara harus diposisikan dalam ruang yang tidak anti terhadap kritisisme publik dan tidak bisa hanya didekati dengan instrumen teknokratik.
Pendekatan pembangunan dari sudut pandang teknokratik rentan membawa serta kepentingan dan kekuasaan.
Kedua, dalam pembangunan IKN Nusantara, perlu kejelian para perencana pembangunan dalam mengidentifikasi akar permasalahan yang bersifat non-teknokratik. Misalnya, pendekatan kepada masyarakat asli/lokal.
Dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi menyampaikan kepada publik untuk berhenti mempersoalkan pemindahan ibu kota.
“Ini memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada tidak setuju, tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undang sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi” kata Jokowi pada akhir Februari 2022.
Sehingga, dinamika politik dan kebijakan pembangunan IKN akan lebih menantang di tahun depan.
Mengingat, stabilitas politik akan langsung memengaruhi pasar dan juga aktivitas bisnis, adalah tugas para pemangku kepentingan terkait agar kondisi politik di tahun depan dapat kondusif agar para investor tetap optimis melihat masa depan IKN Nusantara. (ADF)
