Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Upaya pemerintah dalam mendorong terwujudnya ibu kota negara baru tampaknya masih membutuhkan waktu yang panjang. Gagasan yang diumumkan pada 2019 ini dijadwalkan rampung pada 2024.
Sebelumnya, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disahkan pada 18 Januari 2022 menjadi undang-undang (UU) yang berarti pembangunan ibu kota baru negara dapat dimulai.
Pada awal diumumkan, pembangunan IKN ini diperkirakan menelan biaya lebih dari USD35 miliar atau setara Rp524,3 triliun (kurs Rp 14.980 per USD).
Dalam desain awal IKN, ibu kota anyar ini akan menjadi superhub rendah karbon yang akan mendukung sektor kesehatan dan teknologi serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan di luar pulau Jawa.
Namun, pembangunan IKN membutuhkan investasi besar untuk pengembangannya. Kebutuhan ini dapat menghadirkan banyak peluang bagi bisnis asing. Dari USD35 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan, pemerintah akan mendanai di bawah 60 persen, dengan sisanya berasal dari sektor swasta.
Indonesia kini sedang menyelesaikan peraturan yang menawarkan serangkaian insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investor asing masuk ke proyek IKN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah membentuk tim khusus politik dan bisnis sebagai bagian dari komite pengarah ibu kota baru. Di antaranya ermasuk Putra Mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Namun, masa jabatan presiden Jokowi kini hanya menghitung bulan, menjelang rencana pemindahan dari Jakarta mulai awal 2024 ke provinsi Kalimantan Timur.
Potensi IKN Bagi Investor Swasta
Berdasarkan survei Knight Frank Indonesia bertajuk Property Outlook Survey 2023. kawasan IKN Nusantara dianggap sebagai salah satu kota yang berpotensi bagi sektor properti pada 2023.
Sebanyak lebih dari 200 ribu hektar hutan atau kira-kira tiga kali ukuran Kota New York akan diubah menjadi pusat administrasi baru di Indonesia.
Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN Nusantara akan menempati lahan seluas 256.142 hektar, dengan perkiraan empat kali lebih besar dari Jakarta. Dengan demikian, proyek ambisius ini menghadirkan peluang bagi investor dari berbagai industri. (Lihat tabel di bawah ini.)
Melihat luasan ini, IKN Nusantara akan membutuhkan infrastruktur lunak dan keras, antara lain untuk pengembangan utilitas perkotaan, manufaktur tol, pelabuhan laut dan bandara, serta jaringan dan komunikasi.
Segala kebutuhan ini akan dicapai secara bertahap, mulai dari istana presiden, kantor pusat pemerintah pusat, perumahan distrik untuk pegawai pemerintah, dan markas untuk personel militer dan polisi.
Sejumlah peluang yang menjadi daya tarik IKN Nusantara di antaranya:
1. Pengembangan Kota Pintar (Smart City)
Grand desain IKN Nusantara adalah untuk menjadi 'kota pintar' atau smart city. Ciri khas dari smart city di antaranya meliputi pembangunan informasi, komunikasi, dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kualitas layanan pemerintah yang lebih baik.
Pemerintah berencana memanfaatkan internet of things (IoT) untuk terhubung kepada masyarakat mulai dari pemantauan arus lalu lintas hingga penghematan energi. Dalam masterplan IKN Nusantara, sekitar 75 persen dari lokasi ibu kota akan menjadi ruang terbuka hijau, di mana 65 persen adalah kawasan lindung dan 10 persen untuk produksi pangan.
2. Infrastruktur Maritim dan Program Tol Laut
Saat pertama kali menjabat pada 2014, Jokowi mengumumkan rencana untuk mengubah Indonesia menjadi episentrum aktivitas maritim Indo-Pasifik melalui rencana induk Global Maritime Fulcrum (GMF).
Rencana tersebut melibatkan investasi lebih dari USD6 miliar untuk memperluas pelabuhan dan mengurangi biaya logistik bagi investor. Pemerintah juga berharap ini akan mendorong berdirinya produksi industri di luar Jawa, terutama di wilayah timur di mana aktivitas industri besar masih rendah. Padahal, wilayah timur mencakup 64 persen wilayah Indonesia.
Program tol laut merupakan proyek unggulan pemerintah di bawah GMF yang bertujuan untuk mengurangi disparitas harga barang kebutuhan pokok antara pulau-pulau utama di Indonesia dengan pulau-pulau kecil terisolir, terutama di bagian timur.
Sejak didirikan pada tahun 2016, jumlah pelabuhan transit telah meningkat dari 31 menjadi 114 pada tahun 2021 dan jumlah kapal dari enam menjadi 32. Kargo laut juga meningkat dari kurang dari 100 ribu ton menjadi lebih dari 350 ribu ton.
Di bawah daftar investasi positif Indonesia, bandara dan pelabuhan kini dibuka untuk 100 persen kepemilikan asing, dari sebelumnya 49 persen. Selain itu, pelayanan terkait bandara dan fasilitas pelabuhan juga kini dibuka untuk 100 persen kepemilikan asing.
3. Pengembangan Energi Terbarukan
Indonesia membutuhkan modal swasta yang sangat besar untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 25 persen pada 2025. Sementara saat ini jumlahnya masih mencapai 14,7 persen.
Dengan adanya proyek IKN Nusantara, ada banyak potensi untuk mengembangkan proyek energi terbarukan. Padahal provinsi Kalimantan terkenal dengan ekspor batu bara, emas, minyak, kayu, dan kelapa sawit.
Provinsi Kalimantan Timur memang memiliki potensi energi bersih yang sangat besar. Hak ini diungkap penelitian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjukkan bahwa gabungan sumber tenaga angin, biofuel, tenaga surya, tenaga air, dan sumber energi terbarukan lainnya dapat mencapai 20 GW.
Adapun tenaga surya terdiri dari 65 persen dari total ini sementara tenaga listrik tenaga air, 26 persen. Potensi sumber energi terbarukan lainnya di provinsi ini berupa energi panas bumi.
4. Insentif
Sejauh ini, pemerintah menyebut sedang mempersiapkan insentif fiskal berupa keringanan pajak 30 tahun bagi investor untuk investasi pelayanan publik dan infrastruktur, super tax deduction 350 persen untuk penelitian dan pengembangan di IKN Nusantara.
Ada pula insentif keringanan pajak 20 tahun untuk investasi pariwisata dan fasilitas pertemuan, konferensi, dan pameran.
Adapun insentif non fiskal yang sedang disiapkan pemerintah antara lain kemudahan impor dan ekspor, dukungan, kemudahan izin usaha, dan akses terhadap tanah dan perumahan yang terjangkau.
Perkembangan Investasi dan Pembangunan IKN
Per 6 Februari 2023, dilaporkan sebanyak 142 investor telah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Dari jumlah itu, hanya 90 yang akhirnya diterima dan berlanjut ke tahap berikutnya.
Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN Nusantara mengatakan pihaknya telah menerima 142 Letter of Interest dan 90 investor termasuk dalam kategori serius untuk melakukan investasi di IKN Nusantara.
"Sebanyak 90 yang akan kami lanjutkan berbagai macam proses bisnisnya, apakah melakukan skema KPBU atau yang lainnya," kata Bambang saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/2/2023).
Berikut rincian 90 investor yang akan berinvestasi di berbagai sektor:
Menurut Otorita IKN, sudah terdapat tiga investor yang menggarap proyek perumahan dan 184 tower IKN Nusantara senilai Rp 41 triliun yang digarap dengan skema KPBU.
Tiga investor tersebut adalah Summarecon dengan investasi senilai Rp 1,67 triliun, Nusantara Consortium dengan investasi senilai Rp 30,8 triliun, dan Korea Land and Houisng dengan investasi senilai Rp 8,65 triliun.
Pembiayaan IKN ini akan dilakukan hingga 2045 dengan porsi sebesar 20 persen pembiayaan berasal dari APBN, sementara 80 persen sisanya merupakan investasi dari investor.
Pemerintah Indonesia memiliki 45 Proyek Prioritas Strategis atau Major Project sepanjang 2022. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
Dari seluruh proyek tersebut, ada 13 proyek yang mendapat penekanan utama atau berstatus Highlight Major Project, salah satunya pembangunan IKN.
Namun, dalam beleid yang beredar, IKN bukan menjadi proyek dengan pendanaan terbesar sepanjang 2022.
Berikut rincian 13 Proyek Prioritas Strategis utama/Highlight Major Project dalam dokumen RKP tahun 2022, berdasarkan alokasi pendanaan terbesar. (Lihat tabel di bawah ini.)
Dalam dokumen RKP Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp965,45 miliar.
Sebanyak Rp166,85 miliar berasal dari dukungan belanja kementerian/lembaga (K/L), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan Rp798,6 miliar sisanya dari dukungan BUMN.
Terdapat sejumlah BUMN yang menjadi investor IKN. Di antaranya PT Adhi Karya (persero) Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya (WIKA) (persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Brantas Abipraya (persero), PT. Nindya Karya (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).
Ada pula peran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dan Telkom Indonesia yang akan memasok kebutuhan jaringan listrik dan infrastruktur digital di IKN Nusantara.
Dana APBN tersebut juga ditujukan untuk mendukung berbagai subproyek lain, termasuk rehabilitasi hutan serta pemulihan ekosistem.
Nasib IKN di Tahun Politik
Tahun politik sebentar lagi menghampiri Indonesia. Pesta demokrasi lima tahunan telah dimulai dengan deklarasi sejumlah bakal calon presiden.
Pemilu 2024 juga menandai akhir kekuasaan Presiden Jokowi. Dalam hal ini, pembangunan IKN Nusantara juga masih perlu terus didorong untuk segera terealisasi.
Transisi kepemimpinan juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan proyek IKN Nusantara ke depan.
Ini karena keberlanjutan IKN akan tetap bergantung pada prioritas di tangan pemerintahan selanjutnya.
Salah satu Bakal Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum (Pilpres) Wakil Presiden 2024 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara pasca pemilu 2024.
AHY menilai masih banyak masalah lebih genting yang harus diselesaikan. Namun, pemerintah justru terus menggenjot pembangunan IKN.
“Apakah hari ini memang kondisi negara memungkinkan untuk segera membangun Ibu Kota Negara baru, misalnya? Punya enggak uangnya kita kira-kira?” kata AHY dikutip Senin (17/7/2023).
Berdasarkan publikasi BRIN, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan IKN Nusantara menjelang tahun politik.
Pertama, pentingnya melucuti semua aspek politik yang melekat pada IKN. Pembangunan IKN Nusantara sebagai produk kebijakan negara harus diposisikan dalam ruang yang tidak anti terhadap kritisisme publik dan tidak bisa hanya didekati dengan instrumen teknokratik.
Pendekatan pembangunan dari sudut pandang teknokratik rentan membawa serta kepentingan dan kekuasaan.
Kedua, dalam pembangunan IKN Nusantara, perlu kejelian para perencana pembangunan dalam mengidentifikasi akar permasalahan yang bersifat non-teknokratik. Misalnya, pendekatan kepada masyarakat asli/lokal.
Dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi menyampaikan kepada publik untuk berhenti mempersoalkan pemindahan ibu kota.
“Ini memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada tidak setuju, tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undang sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi” kata Jokowi pada akhir Februari 2022.
Sehingga, dinamika politik dan kebijakan pembangunan IKN akan lebih menantang di tahun depan.
Mengingat, stabilitas politik akan langsung memengaruhi pasar dan juga aktivitas bisnis, adalah tugas para pemangku kepentingan terkait agar kondisi politik di tahun depan dapat kondusif agar para investor tetap optimis melihat masa depan IKN Nusantara. (ADF)
