sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Menperin Bertemu Kepala Bappenas, Sepakati Manufaktur Jadi Leading Sector Pembangunan

Economics editor Nia Deviyana
02/11/2024 06:00 WIB
Kedua menteri membahas mengenai arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029.
Menperin Bertemu Kepala Beppenas, Sepakati Manufaktur Jadi Leading Sector Pembangunan. Foto: MNC Media.
Menperin Bertemu Kepala Beppenas, Sepakati Manufaktur Jadi Leading Sector Pembangunan. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sepakat untuk mencapai target pembangunan ekonomi, industri manufaktur harus menjadi leading sector. 

Dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas tersebut, kedua menteri membahas mengenai arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029.

"Selanjutnya, kami sepakat bahwa untuk mencapai target pembangunan, perlu policy dan strategi yang tepat," ujar Menperin usai membahas arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029, di kantor Bappenas, Jumat (1/11/2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, Menperin juga menyampaikan tiga hal pokok kepada Menteri PPN.

Pertama, mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik. Agus menjelaskan, RPP tersebut telah disetujui dalam Rapat Terbatas saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Juli lalu. 

RPP tersebut nantinya tidak hanya mengatur kebutuhan gas untuk manufaktur, tetapi juga untuk energi dan kelistrikan.

Selain itu, RPP ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasannya. 

"Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud," kata Menperin.

Hal kedua yang disampaikan oleh Menperin adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto

yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa KBLI yang seharusnya dibina Kemenperin, namun saat ini dibina sektor lain. 

"Misalnya, kawasan industri yang masuk di sektor properti, serta subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor Perdagangan," kata Menperin.

Menperin mengharapkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.

Selanjutnya, topik ketiga adalah upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral. 

Menperin memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN. Beberapa di antaranya adalah sagu, minyak atsiri, rotan, serta silika yang berpotensi besar untuk pengembangan industri fotovoltaik. 

Meski demikian, Menperin mengaku realistis bahwa tidak semua komoditas bisa menjadi prioritas dalam RPJMN.

Menanggapi Menteri Perindustrian, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa dirinya berusaha menampung aspirasi untuk merancang kebijakan dalam pengembangan sektor industri manufaktur. 

Dia menyampaikan, konsep pohon industri yang berusaha diisi oleh Kementerian Perindustrian dapat membangun industri melalui hilirisasi sekaligus huluisasi. 

"Tanpa huluisasi yang baik, tidak ada hilirisasi yang berdaya saing dan bernilai tambah," ujarnya.

Terkait energi, Menteri PPN/Kepala Bappenas berpendapat bahwa tidak ada alasan biaya energi di Indonesia jadi lebih mahal dibandingkan negara lain. 

Karenanya, diperlukan perencanaan kebijakan yang baik. Pasalnya, kebijakan energi tidak hanya berpengaruh pada industri manufaktur yang selama ini jadi tumpuan, tapi termasuk juga sektor-sektor lainnya.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement