AALI
8525
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1480
ACES
1350
ACST
250
ACST-R
0
ADES
2940
ADHI
880
ADMF
7675
ADMG
220
ADRO
1335
AGAR
370
AGII
1300
AGRO
2390
AGRO-R
0
AGRS
254
AHAP
63
AIMS
344
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3880
AKSI
430
ALDO
720
ALKA
238
ALMI
242
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/09/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
459.02
0.03%
+0.16
IHSG
6133.25
0.38%
+23.30
LQ45
862.44
-0.03%
-0.26
HSI
24920.76
1.03%
+252.91
N225
30500.05
0.58%
+176.71
NYSE
16576.77
-0.3%
-50.11
Kurs
HKD/IDR 1,825
USD/IDR 14,220
Emas
805,205 / gram

OJK Upgrade Sistem Pegawasan untuk Lawan Pinjol Ilegal

ECONOMICS
Michelle Natalia
Senin, 21 Juni 2021 16:26 WIB
OJK sedang membangun sistem untuk memperketat pengawasan terhadap makin menjamurnya fintech ilegal.
OJK Upgrade Sistem Pegawasan untuk Lawan Pinjol Ilegal (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang membangun sistem Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) untuk memperketat pengawasan terhadap makin menjamurnya financial technology (fintech) ilegal seperti pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengatakan, Fintech ilegal masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang terus ditertibkan. OJK bersama-sama Kementerian Lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi terus melakukan penyisiran dan penindakan terhadap fintech ilegal. Setidaknya sejak tahun 2018 sudah lebih dari 3193 fintech ilegal sudah berhasil ditindak.

"Sistem pengawasan di internal OJK juga sedang kami upgrade. Kami sedang membangun PUSDAFIL yakni pengawasan dengan memanfaatkan sistem informasi. Progresnya saat ini sudah sekitar 80an perusahaan yang terkoneksi/terintegrasi ke PUSDAFIL dan tentunya integrasi ini masih terus berjalan," ujarnya, Senin (21/6/2021).

Dia melanjutkan, nantinya transaksi seluruh Fintech P2P dapat dimonitor dan diawasi secara langsung oleh OJK baik itu pengawasan terhadap limit pinjaman, monitor TKB90 (Tingkat Keberhasilan 90 hari), kepatuhan wilayah penyaluran pinjaman dan lainnya. Diharapkan dengan hadirnya sistem pengawasan ini nantinya dapat semakin memperkuat pengawasan fintech.

"Dari sisi regulasi, kami juga sedang melakukan review sekaligus pembaharuan pada POJK 77/2016 mengenai Fintech P2P Lending. Beberapa hal yang nantinya akan kami sesuaikan dan perbaiki tentunya mengikuti perkembangan industri Fintech P2P dalam beberapa tahun terakhir," jelasnya.

Terutama terkait ketentuan permodalan, governance, manajemen risiko, perizinan dan kelembagaan, serta kami ingin mendorong P2P agar dapat lebih resilience dan memiliki kualitas yang baik untuk bersaing secara sehat.

"Di samping itu upaya literasi tetap harus ditingkatkan agar masyarakat pengguna P2P dapat lebih mengetahui Platform P2P yang terdaftar dan berizin dari OJK," kata Riswinandi. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD