Rizky Fauzan
IDXChannel - Pemerintah dinilai belum serius dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Hal itu terlihat pembahasan RUU EBT yang hanya baru sebatas mengirimkan surat presiden (surpres) tanpa dilengkapi dengan daftar isian masalah (DIM).
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan tertundanya pembahasan daftar rancangan inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET) saat ini masih tertahan di eksekutif.
Pembahasan yang berlarut-larut itu dipicu kekhawatiran otoritas fiskal terkait dengan skema bisnis pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik atau power wheeling yang dianggap dapat merugikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN di tengah kondisi kelebihan pasokan listrik saat ini.
"Pastinya kita menyayangkan dengan molornya DIM ini, dengan belum selesainya DIM maka semua jadi tertunda. RUU EB-ET yang semua kita targetkan awal November jadi tertunda," kata Sugeng kepada awak media, dikutip Selasa (25/10/2022).
Sugeng menuturkan, rancangan undang-undang energi bersih itu dapat menjadi warisan kebijakan yang baik bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada pertengahan November 2022 nanti.
"Soal power wheeling, kalau melihat peraturan-peraturan sebelumnya ini bukan skema baru sama sekali, untuk mengakselerasi dan mempercepat masuknya energi baru dan terbarukan," tutur dia.
