AALI
12300
ABBA
183
ABDA
0
ABMM
3210
ACES
1005
ACST
164
ACST-R
0
ADES
4810
ADHI
680
ADMF
8150
ADMG
166
ADRO
3120
AGAR
350
AGII
1925
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
118
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
162
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1050
AKSI
232
ALDO
930
ALKA
300
ALMI
274
ALTO
190
Market Watch
Last updated : 2022/05/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
540.22
-0.53%
-2.88
IHSG
6830.60
0.55%
+37.19
LQ45
1009.96
-0.59%
-6.04
HSI
20082.33
-2.72%
-561.95
N225
26349.61
-2.09%
-561.59
NYSE
15044.52
-3.2%
-497.38
Kurs
HKD/IDR 1,874
USD/IDR 14,725
Emas
858,911 / gram

Pengusaha: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku, Tidak Dibatalkan

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Jum'at, 26 November 2021 18:27 WIB
Kadin Indonesia menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan tersebut tetap berlaku dan berjalan sampai nan
Pengusaha: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku, Tidak Dibatalkan (FOTO: MNC Media)
Pengusaha: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku, Tidak Dibatalkan (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Para pengusaha yang terdabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan tersebut tetap berlaku dan berjalan sampai nanti ada perbaikan dari pemerintah dan DPR. 

Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang Indonesia) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan Kadin Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang - Undang Cipta Kerja (UU CK).

"Kita negara berdemokrasi, kita harus menghormati yang namanya hukum, dari konteks hukum yang ada keputusan MK itu harus kita hargai, karena itu adalah proses demokrasi dan tatanan pemerintahan yang baik," ujar Arsjad Rasjid, pada konferensi persnya, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya Kadin Indonesia senantiasa menghormati keputusan hakim dan masukan yang diberikan. 

"Keputusan itu mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku, jangan sampai ada berita undang-undang itu sudah dibatakllkan," sambung Arsjad.

Meski demikian, Arsjad menambahkan dalam waktu dua tahun ketika masa perbaikan UU CK Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah keluar akan berlaku tetap dan sah.

"Dengan demikian PP itu tetap berlaku, turunan dari PP itu juga tetap berjalan, yang tidak boleh adalah membuat PP baru lagi sejak keputusan MK itu," tambah Arsjad.

Menurutnya jangan sampai roda ekonomi yang sudah mulai kembali berjalan menjadi terganggu akibat putusan MK terkait UU CK. Arsjad berharap hasil terbaik yang bisa memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia.

"Posisi kadin Indonesia tetap mendukung keputusan MK, memang tidak ada yang sempurna, tapi harus ada continuous improvement," tutupnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD