AALI
8250
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1285
ACES
1325
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2470
ADHI
700
ADMF
7600
ADMG
232
ADRO
1325
AGAR
386
AGII
1805
AGRO
2660
AGRO-R
0
AGRS
234
AHAP
58
AIMS
424
AIMS-W
0
AISA
214
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
645
AKRA
3590
AKSI
410
ALDO
655
ALKA
224
ALMI
238
ALTO
336
Market Watch
Last updated : 2021/07/29 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
443.87
0.07%
+0.33
IHSG
6120.73
0.53%
+32.20
LQ45
832.75
0.25%
+2.05
HSI
26315.32
3.3%
+841.44
N225
27782.42
0.73%
+200.76
NYSE
16573.56
0.32%
+52.60
Kurs
HKD/IDR 1,860
USD/IDR 14,480
Emas
846,128 / gram

Perpenghasilan Besar, Apa Sih Tugas Komisaris BUMN?

ECONOMICS
Suparjo Ramalan/Sindonews
Minggu, 13 Juni 2021 09:15 WIB
Posisi dewan komisaris merupakan jabatan strategis dalam sebuah perusahaan, baik perusahaan terbuka (Tbk) ataupun perusahaan tertutup (PT).
Perpenghasilan Besar, Apa Sih Tugas Komisaris BUMN? (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Posisi dewan komisaris merupakan jabatan strategis dalam sebuah perusahaan, baik perusahaan terbuka (Tbk) ataupun perusahaan tertutup (PT). Pucuk struktural organisasi itu, tentu diimbangi antara penghasilan dan tanggung jawab yang diemban  

Untuk perusahaan BUMN, MNC Portal Indonesia merangkum gaji dewan komisaris hingga tugas yang harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan pemegang saham. 

Sejak awal 2021 lalu, Erick Thohir sudah menurunkan gaji bagi anggota direksi BUMN. Meski begitu, dia tidak mengubah formula besaran gaji bagi komisaris utama atau ketua dewan pengawas. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020.

Untuk komut, penetapan gaji sebesar 45% dari direktur utama. Begitu juga dengan anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, yakni tetap 90% dari komut. 

Erick juga menambahkan besaran gaji khusus bagi wakil komisaris utama atau wakil dewan pengawas yaitu 42,5% dari direktur utama. Sebelumnya, tidak ada besaran gaji khusus bagi jabatan ini.

"Untuk mewujudkan keadilan dalam penetapan penghasilan bagi direksi dan komisaris, terutama pada komponen berupa insentif kinerja, faktor di luar pengendalian direksi tidak diperhitungkan dalam pengukuran capaian tingkat kesehatan, perlu melakukan penataan kembali atas sistem remunerasi bagi eksekutif BUMN," tulis bagian pertimbangan beleid tersebut dikutip Minggu, (13/6/2021).

Perihal tugas, secara agregat komisaris bertugas melakukan pengawasan baik secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada dewan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUPT jo Pasal 31 UU BUMN. 

Dengan begitu, tugas komisaris adalah memberikan nasihat terkait kebijakan direksi dalam menjalankan program perusahaan. Dewan komisaris juga secara intensif mengontrol kebijakan perusahaan, kinerja, hingga proses pengambilan keputusan. 

Bahkan, komisaris juga mengawasi pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mendukung terwujudnya pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris, Erick Thohir pun sudah menetapkan Permen BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. 

Penjelasan bagian pertimbangan beleid itu, bahwa kualitas pengawasan komisaris terkait dengan proses nominasi dan remunerasi serta meningkatkan kualitas dan kompetensi direksi dan komisaris, perlu diatur mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi. 

Organ pendukung Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, Sekretariat Dewan Komisaris hingga satu komite lain, jika diperlukan. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD