AALI
9800
ABBA
232
ABDA
5900
ABMM
2230
ACES
770
ACST
161
ACST-R
0
ADES
6675
ADHI
770
ADMF
8025
ADMG
174
ADRO
2860
AGAR
320
AGII
2150
AGRO
705
AGRO-R
0
AGRS
120
AHAP
56
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
148
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1490
AKRA
1030
AKSI
288
ALDO
850
ALKA
300
ALMI
298
ALTO
199
Market Watch
Last updated : 2022/06/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
529.22
-0.37%
-1.96
IHSG
6911.58
-0.44%
-30.77
LQ45
991.94
-0.38%
-3.77
HSI
21859.79
-0.62%
-137.10
N225
26393.04
-1.54%
-411.56
NYSE
0.00
-100%
-14667.32
Kurs
HKD/IDR 1,896
USD/IDR 14,890
Emas
868,358 / gram

PPnBM untuk Mobil Rakyat Diusulkan Dihapus, Ini Respons Sri Mulyani

ECONOMICS
Michelle Natalia
Jum'at, 31 Desember 2021 13:49 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara soal usulan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat.
PPnBM untuk Mobil Rakyat Diusulkan Dihapus, Ini Respons Sri Mulyani. (Foto: MNC Media)
PPnBM untuk Mobil Rakyat Diusulkan Dihapus, Ini Respons Sri Mulyani. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara soal usulan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang beberapa waktu lalu.

"Sampai saat ini pemerintah belum memutuskan apapun soal wacana tersebut. Bahkan, Pak Presiden meminta agar wacana itu dikaji lagi," ujar Sri di Jakarta, Jumat(31/12/2021). 

Dia mengatakan bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah permintaan dari industri otomotif.

"Terutama tentu dikaitkan apakah demand-nya sudah meningkat cukup bagus? Kalau manufaktur dan perdagangan sih kita lihat mulai bergerak kuat," ucapnya.

Sri menegaskan bahwa pemerintah akan makin selektif memberikan insentif pajak. Bisa jadi insentif PPnBM untuk mobil tidak diberikan bila permintaan masyarakat sudah pulih. Namun, sejauh ini insentif pajak untuk sektor otomotif belum bisa diputuskan.

"Kita akan selektif gunakan instrumen itu. Untuk yang otomotif belum bisa diputuskan," ungkapnya.

Dia pun menyampaikan bahwa di sisi lain, insentif pajak untuk perumahan telah disetujui untuk dilanjutkan. Hal itu karena permintaan pada sektor perumahan belum pulih.

"Yang kemarin sudah Bapak Presiden putuskan adalah untuk perumahan, karena memang sektor konstruksi belum meningkat. Itu masih tertinggal," kata Sri.

Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan aturan baru soal perpanjangan insentif PPN untuk rumah baru. "PPN rumah akan diperpanjang dan kita lihat aturannya akan dituangkan ke PMK baru," pungkas Sri Mulyani. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD