AALI
8900
ABBA
230
ABDA
7075
ABMM
845
ACES
1415
ACST
252
ACST-R
0
ADES
1915
ADHI
1005
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1315
AGAR
422
AGII
1125
AGRO
1135
AGRO-R
0
AGRS
470
AHAP
68
AIMS
380
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
535
ALDO
930
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
482.65
-0.44%
-2.14
IHSG
6095.50
-0.2%
-12.04
LQ45
901.64
-0.42%
-3.77
HSI
28842.13
0.36%
+103.25
N225
28948.73
-0.03%
-9.83
NYSE
0.00
-100%
-16620.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,188
Emas
866,552 / gram

Protes Soal KPK, Faisal Basri Ajak Boikot Pembelian Saham Perusahaan Oligarki

ECONOMICS
Tia Komalasari/IDXChannel
Rabu, 12 Mei 2021 16:14 WIB
Dalam cuitannya Faisal Basri mengajak warganet untuk melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menggembosi para oligark.
Dalam cuitannya Faisal Basri mengajak warganet untuk melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menggembosi para oligark. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Ekonom senior Faisal Basri memprotes 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena dinilai tidak lulus tes wawasan kebangsaan, termasuk Novel Baswedan. Melalui twitternya, dia pun menyerukan boikot pembelian saham perusahaan yang dikuasai oligarki.

Dalam cuitannya Faisal Basri mengajak warganet untuk segera melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menggembosi para oligark. Dia pun membagikan dua cara yang bisa ditempuh.

"Jangan beli saham perusahaan yang dikuasai oligark dan sarat dengan praktik KKN. Kalau masih punya saham mereka: jual segera." kata dia dalam cuitannya dikutip, Rabu (12/5/2021).

Tak hanya itu, Faisal Basri juga mengajak untuk memboikot perbankan yang dikuasai oligarki.

"Kita boikot bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligark, terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan. Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluruh uang yang ada di bank-bank itu," kata dia.

Dia juga menyebutkan hal ini menjadi bentuk perlawanan yang harus digencarkan hingga Presiden Joko Widodo melakukan tindakan untuk menyelamatkan KPK. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD