Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bakal menyetor keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar Rp120 triliun ke kas negara pada tahun ini.
Purbaya mengatakan, tambahan pemasukan ke kas negara itu bakal menekan defisit APBN 2026. Sebelumnya pemerintah merevisi outlook defisit APBN 2026 menjadi sekitar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.
Purbaya menjelaskan, angka Rp120 triliun tersebut merupakan hasil arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto setelah melihat performa dan pertumbuhan keuntungan Danantara yang cukup pesat. Setoran ini tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi dividen BUMN pada tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada di angka Rp90 triliun.
"Poinnya untuk cadangan dulu supaya anggaran kita semakin kuat dan menjaga defisit tetap di 2,85 (persen). Selain itu, ini menjadi cadangan kalau-kalau kita perlu pengeluaran lebih yang tak terduga," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jumat (28/8/2026).
Menurut Purbaya, dana sebesar Rp120 triliun tersebut akan masuk ke dalam pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lain-lain. Meski angka tersebut sudah dipastikan, dia menyebut otoritas keuangan masih menunggu eksekusi pengiriman dana dari pihak Danantara.
"Angkanya sudah dipastikan, tinggal ditentukan kapan mau dikirim. Saya juga mau nanya Pak Rosan (Kepala Danantara) kapan mau mengirim uangnya," ujar dia.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa peningkatan setoran dari badan investasi negara ini memberikan dampak positif bagi stabilitas fiskal nasional. Dengan keuntungan yang meningkat, pemerintah memiliki ruang gerak yang lebih luas tanpa harus terbebani oleh pembiayaan utang yang berlebih.
"Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma dapat Rp90 triliun dari dividen, sekarang Rp120 triliun kan bagus, meningkat. Jadi pemerintah tidak rugi, pendapatan malah bertambah. Saya harap ke depan untungnya bisa lebih besar lagi," ujar dia.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, sekaligus memastikan program-program prioritas pemerintah di tahun 2026 tetap memiliki dukungan pendanaan yang solid.
(NIA DEVIYANA)
