Rohman Wibowo
Purbaya menegaskan soal keberhasilan pengelolaan fiskal tidak boleh berhenti pada laporan administratif penyerapan anggaran semata, melainkan wajib diwujudkan dalam denyut perekonomian riil, khususnya melalui penguatan permodalan sektor usaha.
"Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Purbaya.
Dukungan APBN di Jawa Barat turut diintegrasikan untuk menopang sejumlah agenda strategis pemerintah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jangkauan 14.680.810 penerima manfaat.
Selain itu, instrumen fiskal ini mengalir ke berbagai program prioritas lain, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Pada pembiayaan usaha rakyat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat telah mencapai Rp23,24 triliun bagi 357,3 ribu debitur, sedangkan Kredit Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp1,31 triliun kepada 226,4 ribu pelaku usaha mikro.
