AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/05/13 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
467.69
-0.91%
-4.29
IHSG
5921.08
-0.92%
-54.70
LQ45
879.63
-1%
-8.87
HSI
27718.67
0%
0.00
N225
27448.01
0%
0.00
NYSE
16181.63
-1.06%
-173.99
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,198
Emas
838,980 / gram

Putar Lagu Bayar Royalti, Pengusaha Bus: Transportasi Darat Banyak yang Tak Berizin

ECONOMICS
Taufik Fajar/Okezone
Selasa, 06 April 2021 20:23 WIB
Pengusaha meminta pemerintah sebaiknya lebih fokus pada aturan soal transportasi darat yang masih belum benar.
Pengusaha meminta pemerintah sebaiknya lebih fokus pada aturan soal transportasi darat yang masih belum benar. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo telah resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Aturan tersebut mengatur tentang royalti yang harus dibayar jika memutar lagu di 14 tempat dan kegiatan, termasuk sektor transportasi seperti pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut.

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Kurnia Lesani Adnan mempertanyakan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Menurutnya pemerintah sebaiknya lebih fokus pada aturan soal transportasi darat yang masih belum benar.
 
"Nah saya ada pertanyaan menarik bagi pemerintah. Kenapa harus mengurusi aturan royalti di bus. Dan tidak mengurusi pelaku transportasi darat yang tidak mempunyai ijin. Jadi saya tidak ngerti lagi," ujar dia kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (6/4/2021).

Dia juga menjelaskan sebaiknya pemerintah saat ini mengatasi permasalahan angkutan darat. Seperti masih banyak trayek-trayek bus yang tidak berijin. "Maka itu masih banyak hal lain yang  lebih kasat mata harus di urusi daripada ngurus royalti tersebut," ungkap dia.

Dalam PP tersebut diatur tentang perlindungan sebuah karya dan pembayaran royalti yang kerap diputar dalam beberapa tempat. Royalti yang diatur dalam regulasi ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu karya cipta atau produk yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Sementara definisi hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang didapatkan berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD