Pihak Grab sebelumnya menjelaskan, layanan Grab Hemat bersifat opsional dan merupakan program tambahan yang memungkinkan mitra pengemudi untuk memperoleh akses ke layanan GrabBike Hemat. Namun, menurut KON, dalam praktiknya terdapat kecenderungan bahwa mitra yang tidak mengikuti program tersebut mendapatkan lebih sedikit order.
Saat ini, Koalisi Ojol Nasional tengah mempersiapkan langkah lanjutan, termasuk menggelar aksi damai dan menjalin komunikasi dengan pihak legislatif melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPR RI.
Andi berharap pemerintah dapat turun tangan untuk mengevaluasi program layanan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi.
“Walaupun, kita tahu bahwa bisnis ini bersifat B2B [business-to-business] di mana pemerintah tidak dapat mengintervensi penuh program bisnis yang akan dibuat oleh perusahaan Aplikator. Namun, kami yakin pemerintah dapat mendesak perusahaan aplikator khususnya GRAB untuk menghentikan program layanan yang dinilai merugikan mitra pengemudi online,” demikian kata Andi.
Koalisi juga optimistis bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan memperhatikan aspirasi para mitra pengemudi dan memastikan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan aplikasi, pengemudi, dan negara. (Aldo Fernando)