Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Rusia menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan pembayaran menggunakan mata uang rubel untuk seluruh transaksi gas bumi yang mereka impor ke sejumlah Uni Eropa. Langkah ini diambil oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, guna mempertahankan nilai tukar rubel terhadap mata uang internasional lain, seiring tekanan yang muncul akibat sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Uni Eropa kepada negara tersebut.
Menyikapi hal ini, negara-negara Uni Eropa pun menyampaikan protes. Menteri Ekonomi Jerman, Robert Habeck, misalnya, menyebut bahwa kebijakan pewajiban transaksi gas menggunakan rubel itu sebagai pelanggaran kontrak dan tidak dapat dibenarkan.
Tak hanya Jerman, negara-negara yang selama ini merupakan importir gas bumi dari Rusia juga menyampaikan keluhan senada. "Ini merupakan pelanggaran aturan pembayaran yang termasuk dalam kontrak saat ini," ujar salah satu tokoh senior Pemerintah Polandia, sebagaimana dilansir Rueters, Kamis (24/3/2022).
Menurut sumber tersebut, Polandia tidak berniat menandatangani kontrak baru dengan Gazprom setelah kesepakatan mereka akan berakhir pada akhir tahun ini. Pewajiban pembayaran menggunakan rubel dianggap menyusahkan, lantaran dengan adanya sejumlah sanksi untuk Rusia saat ini, menyebabkan banyak bank besar yang enggan melakukan transaksi yang berkaitan dengan segala aset milik pemerintah atau pengusaha Rusia.
Senada dengan Polandia, Eneco, pemasok gas Belanda yang membeli 15 persen pasokan gasnya dari anak usaha Gazprom, Wingas, juga enggan untuk memperbarui kontrak pembelian gasnya dengan menggunakan rubel sebagai alat bayar. "Kami memiliki kontrak jangka panjang menggunakan Euro, dan kami tidak membayangkan akan setuju dengan (perubahan) itu," ujar Juru Bicara Eneco.
