Agung Bakti Sarasa
"Ada tahapan mediasi dan segala macam. Pada intinya kita ingin industri itu kan mendukung ekonomi Jabar," tutup Bey.
Sebelumnya, buruh di Jabar mendesak agar Bey tak menggunakan skema yang tertera dalam PP 51 Tahun 2023 ketika menentukan upah minimum provinsi atau kabupaten dan kota.
Disarankan, penetapan UMP dan UMK didasarkan atas pertumbuhan ekonomi hingga inflasi. Minimal kenaikan upah buruh di Jabar berada di angka minimal 12 persen.
(FAY)
