AALI
9950
ABBA
408
ABDA
0
ABMM
1560
ACES
1260
ACST
240
ACST-R
0
ADES
2990
ADHI
1075
ADMF
7800
ADMG
202
ADRO
1935
AGAR
328
AGII
1475
AGRO
2230
AGRO-R
0
AGRS
186
AHAP
73
AIMS
432
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1080
AKRA
4330
AKSI
400
ALDO
860
ALKA
238
ALMI
248
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/12/09 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.28
0.9%
+4.55
IHSG
6643.93
0.61%
+40.13
LQ45
952.51
0.73%
+6.92
HSI
24254.86
1.08%
+257.99
N225
28725.47
-0.47%
-135.15
NYSE
0.00
-100%
-16853.57
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,345
Emas
823,818 / gram

Satgas Waspada Investasi Blokir 151 Perusahaan Pinjol

ECONOMICS
Michelle Natalia
Rabu, 13 Oktober 2021 09:40 WIB
Satgas Waspada Investasi kembali memblokir 151 perusahaan financial technology (fintech) yang menawarkan pinjaman online kepada masyarakat.
Satgas Waspada Investasi Blokir 151 Perusahaan Pinjol (FOTO: MNC Media)
Satgas Waspada Investasi Blokir 151 Perusahaan Pinjol (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Satuan Tugas Waspada Investasi kembali memblokir 151 perusahaan financial technology (fintech) yang menawarkan pinjaman online kepada masyarakat. Selain itu Satgas juga memblokir 4 perusahaan investasi ilegal.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan Pemerintah telah banyak melakukan hal untuk memberantas fintech lending ilegal. 

"Mulai dari pemblokiran hingga upaya penegakan hukum," ujar Abrijani di Jakarta, seperti dikutip Rabu (13/10/2021).

Sejak tahun 2018 hingga 10 Oktober 2021 telah dilakukan pemutusan akses terhadap 4.873 konten fintech online. Menurut Dirjen Semuel, kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal dengan meningkatkan literasi masyarakat mengenai keuangan digital.

"Hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal ialah dengan literasi kepada masyarakat agar pasar dari para pelaku fintech lending ilegal akan hilang dengan sendirinya,” jelasnya.

Aplikasi financial technology (fintech) peer to peer lending saat ini menarik bagi masyarakat karena memberikan akses kemudahan dalam melakukan pinjaman secara online. Namun, apabila masyarakat meminjam melalui fintech peer to peer lending ilegal, ada dampak negatif berupa menerima ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman. 

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Tongam L. Tobing melihat perkembangan kegiatan Fintech peer to peer lending ilegal sangat meresahkan karena di tengah pandemi Covid-19 masih ada penawaran pinjaman tanpa izin. 

“Saat ini masih ada penawaran fintech lending ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkapnya.

Menurut Tongam, ada beberapa modus yang digunakan fintecch dan entitas tanpa izin untuk menjerat masyarakat,

"Sasaran mereka adalah masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif dimasa pandemi ini. Mereka mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek. Mereka memberikan syarat mudah mendapatkan pinjaman, tetapi mereka selalu meminta izin untuk dapat mengakses semua data kontak di handphone pengguna aplikasi. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan," jelasnya. 

Dalam mengatasi fintech ilegal, kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi melakukan langkah sebagai berikut:

1. Mengumumkan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal kepada masyarakat.

2. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia.

3. Memutus akses keuangan dari Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal:

a) Menyampaikan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.

b) Meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.

4. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. 

5. Peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal. 

6. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan agar menggunakan Fintech Peer-To-Peer Lending yang legal. 

(RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD