Tangguh Yudha
Amran menuturkan, tidak ada toleransi bagi pelaku usaha yang menjual komoditas pangan di atas HET. Pemerintah, katanya, akan memperketat pengawasan di seluruh rantai pasok dan melibatkan Satgas Pangan Polri untuk penindakan.
"Tidak ada boleh pengusaha seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada menjual di atas HET, Satgas Pangan Polri akan bekerja, bila perlu menindaknya. Tidak ada lagi kesempatan, karena sudah lama kita imbau-imbau. (Jadi) tidak boleh menjual di atas HET," kata dia.
Selain pengawasan harga, Amran menyatakan pihaknya juga akan menggencarkan program intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat konsumen. Program ini bertujuan menekan inflasi yang kerap meningkat pada awal Ramadan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi umum bulanan pada awal Ramadan 2025 mencapai 1,65 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, inflasi pangan (volatile food) selama Ramadan dan Idulfitri dalam lima tahun terakhir masih berada di bawah batas kewajaran, yakni di bawah 3 persen secara bulanan.
