AALI
11175
ABBA
98
ABDA
7025
ABMM
750
ACES
1565
ACST
354
ACST-R
0
ADES
1700
ADHI
1315
ADMF
8450
ADMG
175
ADRO
1175
AGAR
416
AGII
1260
AGRO
1165
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
82
AIMS
280
AIMS-W
0
AISA
296
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
494
AKRA
3720
AKSI
760
ALDO
440
ALKA
246
ALMI
250
ALTO
334
Market Watch
Last updated : 2021/03/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.18
-0.26%
-1.33
IHSG
6248.47
-0.16%
-10.28
LQ45
940.24
-0.12%
-1.13
HSI
28540.83
-1.92%
-557.46
N225
28743.25
-0.42%
-121.07
NYSE
0.00
-100%
-14959.40
Kurs
HKD/IDR 1,850
USD/IDR 14,365
Emas
784,444 / gram

Sepeda Masuk SPT, Pengamat: Kalau di Bawah Rp5 Juta Harusnya Tak Perlu

ECONOMICS
Shelma Rachmahyanti/Sindo
Senin, 22 Februari 2021 23:32 WIB
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat Indonesia untuk turut melaporkan kepemilikan sepeda sebagai kewajiban pelaporan pajak, tanpa batasan harga.
Sepeda Masuk SPT, Pengamat: Kalau di Bawah Rp5 Juta Harusnya Tak Perlu (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat Indonesia untuk turut melaporkan kepemilikan sepeda sebagai kewajiban pelaporan pajak, tanpa batasan harga. Namun, seharusnya ada batas harga sepeda yang perlu dilaporkan ke SPT pajak.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, sepeda yang layak dikenakan pajak yakni sepeda dengan kategori sepeda mahal. Sebagai informasi, sepeda dimasukkan dalam daftar harta yang wajib diisi dalam SPT dengan kode harta 041.  

“Yang dikenakan harus ditambahkan sepeda harga berapa jadinya tidak seluruh sepeda. Kalau harganya di bawah lima juta Rupiah saya kira ga usah dimasukkan lah,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia Senin (22/2/2021).

Menurut dia, tidak masalah jika sepeda dengan kategori sepeda mahal dikenakan pajak. Terutama sepeda-sepeda impor yang memang memiliki nilai yang cukup mahal dibanding sepeda produk dalam negeri.

“Gapapa artinya ini kan yang mahal-mahal sepeda impor kan? Iya pasti, kalau dalam negeri ga mahal segitu kan. Pakai buatan dalam negeri aja, memajukan industri dalam negeri juga kan,” kata Djoko.

Sementara itu, menurut Djoko kebijakan pemerintah untuk pesepeda juga diperlukan. Antara lain yakni, mengadakan angsuran pembelian sepeda serta adakan insentif bagi pengguna rutin sepeda (setiap hari menggunakan sepeda untuk beraktivitas). 

Sebelumnya, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan meminta masyarakat tidak lupa melaporkan kepemilikan sepeda dalam daftar harta yang diisi di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan kode harga 041.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengataka alasan sepeda masuk dalam pelaporan SPT tertuang  dalam Pasal 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Adapun SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

" Sepeda adalah salah satu jenis harta dan harus dilaporkan dalam SPT. Kodenya adalah 041," kata Neilmaldrin

Dalam buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebenarnya sudah dijelaskan tentang harta apa saja yang perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan. 

Secara garis besar, harta yang dilaporkan adalah dalam bentuk kas dan setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak lainnya, dan harta tidak bergerak. 

Contoh yang lebih spesifik seperti uang tunai, tabungan, saham, obligasi, surat utang, reksadana, sepeda motor, mobil, logam mulia, peralatan elektronik, tanah, dan bangunan. 

"Namun, pada praktiknya masih banyak wajib pajak yang bingung dalam melaporkan harta di SPT. Mungkin karena belum membaca petunjuk pengisian SPT atau karena semakin berkembangnya jenis-jenis harta dan investasi mereka," tandasnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD