AALI
12925
ABBA
197
ABDA
0
ABMM
3280
ACES
1010
ACST
163
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
670
ADMF
8050
ADMG
187
ADRO
3310
AGAR
354
AGII
1975
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
127
AHAP
61
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
160
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1025
AKSI
232
ALDO
925
ALKA
298
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.40
0.61%
+3.27
IHSG
6918.14
1.39%
+94.81
LQ45
1015.18
0.69%
+6.97
HSI
20717.24
2.97%
+596.56
N225
26739.03
1.27%
+336.19
NYSE
0.00
-100%
-15044.52
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,664
Emas
870,562 / gram

Serikat Buruh Minta Anies Baswedan Naikkan UMP Jakarta 2022 Sebesar 5 Persen

ECONOMICS
Azfar Muhammad
Jum'at, 26 November 2021 15:13 WIB
KSPI meminta secara Khusus kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut upah minimum provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta 2022
Serikat Buruh Minta Anies Baswedan Naikkan UMP Jakarta 2022 Sebesar 5 Persen (FOTO:MNC Media)
Serikat Buruh Minta Anies Baswedan Naikkan UMP Jakarta 2022 Sebesar 5 Persen (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak kepada seluruh gubernur se-Indonesia, untuk mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2022. 

Ketua KSPI Said Iqbal juga meminta secara Khusus kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut upah minimum provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta 2022 karena dinilai UMP Jakarta dapat mempengaruhi UMK di seluruh Indonesia. 

“Wa bil khusus (saya minta secara khusus) kepada Gubernur DKI Jakarta kami serikat buruh dan KSPI  meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  untuk mencabut aturan atas UMP,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi virtual, Jumat (26/1/2021) 

Tuntutan tersebut disampaikan KSPI menyusul  atas terbitnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

“Kami meminta dicabut dan tidak dinyatakan kami meminta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh gubernur gubernur kemudian memanggil dewan pengupahan provinsi untuk merumuskan kembali nilai kenaikan upah minimum di provinsi jadi SK tersebut dicabut harus dirundingkan kembali,” tambahnya.  

Pihak KSPI juga meminta kepada Gubernur dan juga Wali kota untuk menaikan UMK sekitar 4 sampai 5 persen, seperti di Jogja dan Maluku. 

“Kami memberi tenggang waktu 3 x 24 jam untuk mencabut dan merevisi SK Gubernur tentang UMP DKI di tahun 2002 kenaikan yang kami minta 5% diatas itu kami putuskan oleh Gubernur bilamana 3 x24 jam maupun Gubernur di seluruh Indonesia dengan demikian UMP DKI Jakarta sangat menentukan dan mempengaruhi UMK di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD