AALI
9825
ABBA
392
ABDA
0
ABMM
1430
ACES
1240
ACST
234
ACST-R
0
ADES
3020
ADHI
1035
ADMF
7750
ADMG
195
ADRO
1885
AGAR
0
AGII
1485
AGRO
2050
AGRO-R
0
AGRS
179
AHAP
76
AIMS
460
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
890
AKRA
4190
AKSI
412
ALDO
965
ALKA
230
ALMI
238
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2021/12/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
506.17
0.86%
+4.30
IHSG
6580.50
0.64%
+42.00
LQ45
947.05
0.87%
+8.13
HSI
23444.23
-1.36%
-322.46
N225
27941.69
-0.31%
-87.88
NYSE
16347.87
-0.77%
-127.38
Kurs
HKD/IDR 1,847
USD/IDR 14,395
Emas
825,254 / gram

Tolak Ketetapan UMP Satu Persen, KSPI Siap Laporkan Pemerintah RI ke ILO

ECONOMICS
Shelma Rachmahyanti/Sindo
Kamis, 25 November 2021 12:41 WIB
Presiden KSPI berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO).
Tolak Ketetapan UMP Satu Persen, KSPI Siap Laporkan Pemerintah RI ke ILO
Tolak Ketetapan UMP Satu Persen, KSPI Siap Laporkan Pemerintah RI ke ILO

IDXChannel - Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, berencana mengadukan pemerintah Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO).

Hal ini dilakukan, karena Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggunakan cara yang salah dalam proses menetapkan upah minimum. Di mana, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan keamanan dalam proses penetapan upah minimum.

“Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/11/2021).

Sebagai anggota pengurus pusat ILO, Iqbal menjelaskan, bahwa di negara lain dalam penentuan upah minimum hanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sejenisnya. Di mana, tidak ada campur tangan oleh instansi lainnya.

Namun di Indonesia, justru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut terlibat dalam urusan pengupahan.

“Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta dalam rapat internasional ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah minimum,” jelasnya.

“Digabung saja sekalian Mendagri dan Menaker, nggak usah ada Kemnaker sekalian,” tambah Iqbal.

Diketahui, pemerintah pusat menyatakan kenaikan UMP rata-rata nasional adalah sebesar 1,09%. 

Angka itu diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara, buruh mengajukan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7-10%. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD