AALI
12925
ABBA
197
ABDA
0
ABMM
3280
ACES
1010
ACST
163
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
670
ADMF
8050
ADMG
187
ADRO
3310
AGAR
354
AGII
1975
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
127
AHAP
61
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
160
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1025
AKSI
232
ALDO
925
ALKA
298
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.40
0.61%
+3.27
IHSG
6918.14
1.39%
+94.81
LQ45
1015.18
0.69%
+6.97
HSI
20717.24
2.97%
+596.56
N225
26739.03
1.27%
+336.19
NYSE
0.00
-100%
-15044.52
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,664
Emas
870,562 / gram

Skema Penyaluran Diubah, Kementerian ESDM Pastikan Subsidi Listrik Tak Berkurang

ECONOMICS
Athika Rahma
Rabu, 19 Januari 2022 13:22 WIB
Kementerian ESDM menggodok perubahan skema subsidi listrik bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kementerian ESDM menggodok perubahan skema subsidi listrik bagi masyarakat yang membutuhkan. (Foto: MNC Media)
Kementerian ESDM menggodok perubahan skema subsidi listrik bagi masyarakat yang membutuhkan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel-Kementerian ESDM menggodok perubahan skema subsidi listrik bagi masyarakat yang membutuhkan. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana memastikan, perubahan skema subsidi ini tidak akan mengurangi nilai subsidi itu sendiri.

"Yang jelas, pemerintah tidak berencana untuk mengurangi subsidi. Tapi, kita ingin membuat subsidi ini lebih tepat sasaran," tandas Rida, ditulis Rabu (19/1/2022).

Lanjut Rida, tiap tahun pemerintah menggelontorkan minimal Rp 25 triliun untuk subsidi listrik. Jumlahnya tidak akan dikurangi.

Namun, agar penyaluran subsidi ini tepat sasaran, pemerintah membutuhkan data penerima yang akurat. Hal ini yang menjadi hambatan sekaligus tantangan. Meskipun pemerintah sudah memiliki data tiap instansi/lembaga, namun kebenarannya harus dicocokan dengan kenyataan di lapangan.

"Apalagi saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung, batas ambang kemiskinan itu sangat dinamis sekali dan bisa dengan mudah berubah," ujarnya.

Menurutnya, minimal, 85% data penerima subsidi harus sesuai dengan fakta dan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah tengah berusaha mencapai angka tersebut.

"Tapi lucunya, data ini semakin kita kerja semakin dinamis, mau nggak mau kita harus punya acuan data, dan statusnya kapan," ujarnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD