Raka Dwi Novianto
Perppu tersebut, katanya, harus segera dibuat untuk mempermudah segala hal terkait Cipta Kerja. Kritik pasti akan selalu muncul dan pemerintah siap beradu argumen.
"MK menyatakan buat dulu undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan yang memasukkan bahwa Omnibus Law itu benar. Nah sudah kan? Sudah dibuat, lalu dibuat Perppu sesuai dengan undang-undang baru.”
“Nah kalau itu masih begini saya bilang kalau menunggu kita tidak akan diuji, enggak bakalan, apakah Perppu apakah undang-undang, pasti dikritik. Itu sudah biasa dan itu bagus. Ini demokrasi yang maju tapi kita juga kalau pemerintah menjawab itu bukan sewenang-wenang. Mari adu argumen," kata Mahfud.
Selain itu, kata Mahfud, Perppu Cipta Kerja selain mempercepat investasi juga mempermudah para pekerja. Hal tersebut berdasarkan masukan dari diskusi-diskusi yang telah dilakukan sebelumnya.
"Dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua, sehingga nanti di Perppu sudah dibahas semuanya," pungkasnya.
(FRI)
