Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi akhirnya buka suara terkait kontroversi vaksin Covid-19 berbayar. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR.
Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkap alasan pemerintah membuat kebijakan vaksinasi gotong royong untuk perorangan dengan biaya yang dibebankan kepada si penerima vaksin. Dia menjelaskan, pada 26 Juni lalu, digelar rapat di Kemenko Perekonomian atas inisiatif dari KPC-PEN, karena melihat bahwa program vaksinasi gotong royong yang awalnya diperuntukkan untuk perusahaan itu kecepatannya perlu ditingkatkan, yang mana vaksinasi gotong royong hanya 10 ribu sampai 15 ribu per hari, dari target 1,5 juta.
“Sehingga keluar hasil diskusi bahwa beberapa inisiatif vaksin gotong royong antara lain apakah itu mau dibuka juga ke daerah, ke rumah sakit yang sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan masuk juga individu,” kata BGS secara daring dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Kemudian, Menkes Budi melanjutkan, hal itu menajdi kesimpulan rapat KPC-PEN, dan hasilnya dibahwa ke rapat kabinet terbatas (Ratas) tanggal 28 Juni. Dan Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai Ketua KPC-PEN untuk membuat ketentuan itu dalam Peraturan Menkes (Permenkes) dan aturannya diharmoniasi dan dipublikasi.
Adapun alasannya, menurut Menkes, dengan vaksin gotong royong itu masih bisa ditingkatkan peranannya untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional, apalagi jika ada bantuan swasta untuk mengakselerasi program ini.
“Vaksin gotong royong kita lihat harusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta harusnya lebih cepat dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini,” ungkap Budi.
Mantan Wamen BUMN ini menambahkan, vaksiniasi gotong royong ini juga tidak menggunakan APBN dan program ini anggarannya benar-benar bersumber dari BUMN dan perusahaan swasta.
“Jadi tidak ada keterlibat negara dari sisi anggaran,” tegasnya.
Meneks Budi Gunawan juga menambahkan, vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi dan bukan keharusan. Sehingga, semua rakyat tetap bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis. Untuk vaksin gotong royong ini ditetapkan bahwa hanya menggunakan merek Sinopharm dan Cansino, sehingga tidak akan berbenturan dengan program vaksin gratis dari pemerintah.
“Dan diskusinya waktu itu juga disampaikan bahwa karena ini biayanya ditanggung individu, ini dapat dapat meringakan beban APBN,” tutupnya. (NDA)
