Michelle Natalia
IDXChannel - Pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antar kawasan serta pemerataan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah dan desa.
Tak heran jika pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah pada 2023 mendatang. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya, menjelaskan ada dua prioritas pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur di 2023.
Pertama, mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Kedua, mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Untuk kawasan inti pusat pemerintahan, ini menjadi domainnya pemerintah yang dibangun melalui APBN. Tetapi untuk kawasan-kawasan penyangganya, itu yang ditawarkan kepada investor atau kepada pihak lain untuk ikut membangun IKN,” jelas Made di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2023, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp125,18 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 sejumlah Rp116,37 triliun.
Kendati demikian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran 2023, pihaknya akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan dapat rampung pada semester I Tahun 2024 atau sebelum periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas dan infrastruktur dasar atau konektivitas pada tahun 2023, atau paling lambat pada semester I tahun 2024,” ungkap Basuki.
