AALI
9800
ABBA
284
ABDA
6250
ABMM
1365
ACES
1200
ACST
185
ACST-R
0
ADES
3310
ADHI
810
ADMF
7600
ADMG
177
ADRO
2210
AGAR
362
AGII
1430
AGRO
1260
AGRO-R
0
AGRS
151
AHAP
67
AIMS
358
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1090
AKRA
730
AKSI
685
ALDO
1355
ALKA
300
ALMI
282
ALTO
268
Market Watch
Last updated : 2022/01/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.28
0.93%
+4.69
IHSG
6600.82
0.5%
+32.65
LQ45
946.86
0.8%
+7.52
HSI
24289.90
0.19%
+46.29
N225
27011.33
-0.44%
-120.01
NYSE
0.00
-100%
-16413.97
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,325
Emas
849,695 / gram

Tarif Commuter Naik di April 2022, DPR: Akan Memberatkan Pekerja di Jabodetabek

ECONOMICS
Kiswondari Pawiro
Jum'at, 14 Januari 2022 16:34 WIB
Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan bahwa fraksinya menilai tarif dasar KRL Commuter Line belum saatnya dinaikkan.
Tarif Commuter Naik di April 2022, DPR: Akan Memberatkan Pekerja di Jabodetabek (FOTO:MNC Media)
Tarif Commuter Naik di April 2022, DPR: Akan Memberatkan Pekerja di Jabodetabek (FOTO:MNC Media)

IDXChannel  - Adanya rencana kenaikan tarif dasar KRL Commuter Line dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 untuk 25 km pertama, yang masih dalam pembahasan di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sepertinya mulai membuat masyarakat gelisah. 

Pasalnya, masyarakat juga masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan bahwa fraksinya menilai tarif dasar KRL Commuter Line belum saatnya dinaikkan. 

Sebab, saat ini masyarakat masih berjuang melawan pandemi Covid-19. Krisis yang terjadi akibat pandemi mengakibatkan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan pun masih tinggi. 

"Menurut data Maret 2021 angka kemiskinan masih diatas 10% yaitu sebesar 10,14%, kemudian dengan panjangnya gelombang ke-2 pandemi Covid-19 diperkirakan angka kemiskinan meningkat lagi pada akhir 2021," kata Suryadi kepada wartawan, Jumat (14/1/2022). 

Selain itu, awal tahun ini juga masyarakat semakin kesulitan karena naiknya harga kebutuhan pokok. Padahal, kenaikan upah di Jabodetabek sangat kecil nilainya. Hanya DKI Jakarta yang kenaikan UMP-nya cukup besar yakni Rp 225.667 dan  menuai protes oleh kalangan pengusaha. Bahkan Kabupaten Bogor dan Bekasi tidak mengalami kenaikan UMK sama sekali. 

"Apabila tarif KRL dinaikkan maka hal tersebut jelas akan memberatkan para pekerja di kawasan Jabodetabek yang menggunakan KRL sebagai transportasi utamanya. Dimana pada 22 hari kerja dalam sebulan setidaknya para pekerja yang pulang pergi menggunakan KRL harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp 88.000 untuk tarif dasar KRL saja," ujarnya. 

Dia menambahkan, justru mencatat bahwa Kemenhub menggelontorkan Rp 3,2 triliun lebih untuk mensubsidi pengguna kereta api pada tahun 2022. 

Belum lagi PMN juga telah diberikan pada PT. KAI sebesar Rp 6,9 triliun pada akhir 2021. Jadi seharusnya, PT Kereta Commuter Indonesia sebagai salah satu anak perusahaan di lingkungan PT KAI (Persero) yang mengelola KA Commuter Jabodetabek dan sekitarnya turut mendapatkan manfaat dari besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT. KAI. 

"Dengan berbagai fakta diatas  FPKS dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif dasar KRL dari Rp 3.000,- menjadi Rp 5.000,- karena sangat memberatkan masyarakat," pungkas Suryadi.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD