AALI
9300
ABBA
290
ABDA
0
ABMM
2460
ACES
745
ACST
184
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
800
ADMF
8175
ADMG
176
ADRO
3250
AGAR
298
AGII
2250
AGRO
770
AGRO-R
0
AGRS
111
AHAP
100
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
158
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1555
AKRA
1185
AKSI
280
ALDO
730
ALKA
292
ALMI
308
ALTO
192
Market Watch
Last updated : 2022/08/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.69
-0.42%
-2.31
IHSG
7172.43
-0.2%
-14.12
LQ45
1022.99
-0.33%
-3.35
HSI
19773.03
0.05%
+9.12
N225
28930.33
-0.04%
-11.81
NYSE
0.00
-100%
-15734.11
Kurs
HKD/IDR 180
USD/IDR 14,820
Emas
835,878 / gram

Tenaga Kontrak Dibayar Setengah Gaji sejak Juli, Ini Penjelasan Diskominfotik KBB

ECONOMICS
Adi Haryanto
Jum'at, 05 Agustus 2022 14:33 WIB
Diskominfotik KBB beri penjelasan terkait pembayaran setengah gaji bagi 36 tenaga kerja kontrak.
Tenaga Kontrak Dibayar Setengah Gaji sejak Juli, Ini Penjelasan Diskominfotik KBB (Dok.MNC)
Tenaga Kontrak Dibayar Setengah Gaji sejak Juli, Ini Penjelasan Diskominfotik KBB (Dok.MNC)

IDXChannel - Pembayaran setengah gaji bagi 36 tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik), Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), masih dipertanyakan.

Hal itu imbas dari beredar surat pernyataan bagi TKK di Diskominfotik, KBB, agar membuat pernyataan mau melanjutkan perjanjian kerja namun dengan syarat, yaitu gaji yang dibayarkan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada dan tidak menuntut perpanjangan kontrak.

Terkait hal tersebut, Kepala Diskominfotik KBB, Siti Aminah Anshoriah menerangkan, penyesuaian gaji untuk 36 TKK itu sudah berlangsung sejak Juli hingga September 2022. Hal tersebut berdasarkan surat pernyataan yang disepakati dan ditandatangani oleh setiap TKK.

"Surat pernyataan itu sebagai pendukung kontrak kerja yang sudah dibuat untuk enam bulan, dari Juli hingga Desember 2022. Namun gaji yang ada hanya tersedia untuk tiga bulan dari Juli hingga September," ucapnya, Jumat (5/8/2022).

Kondisi itu terjadi imbas dari krisis keuangan yang sudah dialami Pemda KBB selama dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Akibatnya setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mencari cara karena anggaran yang ada hanya cukup hingga September 2022.

Dikatakannya, dalam kontrak kerja tersebut TKK digaji Rp3 juta hingga 3,5 juta perbulan sesuai tingkat pendidikan. Sehingga dengan adanya penyesuaian segengah gaji ini rata-rata mereka akan mendapatkan Rp1,5 juta/bulan dan itu sudah berjalan sejak Juli 2022 lalu.

Lebih lanjut dikatakannya, jika nanti di APBD Perubahan keuangan Pemda KBB mulai membaik maka hak para TKK itu akan dikembalikan seperti semula. Sehingga kondisi tersebut harus bisa dipahamai karena memang keuangan daerah sedang kurang baik akibat PAD yang dihasilkan belum maksimal serta DAU dari pusat juga tidak bertambah.

"Kalau anggaran kita naik lagi, otomatis gaji mereka juga akan normal (full). Sekarang gaji yang adanya kan hanya untuk tiga bulan, sementara mereka harus bekerja 6 bulan," ujarnya. 

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD