AALI
9725
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1480
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1165
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1095
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
570
AHAP
71
AIMS
494
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3240
AKSI
785
ALDO
870
ALKA
242
ALMI
236
ALTO
318
Market Watch
Last updated : 2021/05/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
468.07
-0.98%
-4.61
IHSG
5928.31
-0.7%
-41.93
LQ45
880.72
-0.93%
-8.22
HSI
28610.65
-0.09%
-26.81
N225
29357.82
0.09%
+26.45
NYSE
0.00
-100%
-16348.41
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,290
Emas
835,733 / gram

Terus Genjot Pertumbuhan Fintech, Ini Kata OJK

ECONOMICS
Michelle N/Sindonews
Selasa, 04 Mei 2021 19:25 WIB
Teknologi digital menjadi primadona di semua sektor, khususnya keuangan.
Teknologi digital menjadi primadona di semua sektor, khususnya keuangan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa saat ini, teknologi digital menjadi primadona di semua sektor, khususnya di sektor keuangan. Namun secara kompetitif, negara tetangga sudah terlebih dahulu menerapkan teknologi digital dalam ekonominya. 

Dia pun menyebutkan bahwa di sektor tersebut, terdapat 275 financial technology (fintech) di Indonesia, yang didominasi 54% oleh P2P lending, 31% digital financial innovation, 13% fintech payment, dan 1% equity crowdfunding.

"Terdapat 147 P2P lending diantaranya 101 terdaftar dan 46 berizin. Dengan akumulasi pinjaman Rp181,67 triliun per Maret 2021," ungkap Wimboh dalam MNC Group Manager Forum LVI (56th) di Jakarta, Selasa(4/5/2021). 

Dia mengatakan bahwa terdapat 35 fintech yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) mulai dari Penyelenggara Sistem Pembayaran dan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Lalu, sebanyak 87 Inovasi Keuangan Digital (IKD) terdaftar di OJK sebagai penyelenggara, dengan kontribusi transaksi Rp9,87 triliun sejak tahun 2018. 

"Terdapat juga 4 securities crowdfunding (SCF) yang terdaftar di OJK sebagai penyelenggara, dengan Rp196,68 miliar pembiayaan diberikan kepada UMKM," tambah Wimboh.

Namun, dia menyebutkan, secara kompetitif, negara lain sudah terlebih dahulu menerapkan teknologi digital dalam ekonominya. Ditambah lagi, negara tetangga seperti Singapura sudah menerapkan teknologi itu dalam platform digitalnya yang melayani jumlah penduduknya yang mencapai angka 3 juta-an.

"Indonesia penduduknya besar, saya rasa kita sudah tidak boleh ketinggalan. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam memberikan layanan digital di semua sektor," ujar Wimboh. 

Dia mengatakan, dengan adanya teknologi, layanan ini bisa hadir di seluruh pelosok Indonesia, dan juga memberikan servis terbaik. Memang, harus ada ekosistem yang dibangun pemerintah terutama dalam membangun signal di wilayah-wilayah pelosok. 

"Kita juga harus melindungi kepentingan masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak paham berkaitan dengan produk teknologi yang suka tidak suka, apabila tidak diserve oleh provider domestik, lembaga keuangan atau bisnis apapun, akan dimasuki produk lain selain dari Indonesia. Karena produk teknologi itu borderless di dalam cyberspace yang tidak bisa diblokade oleh OJK," jelas Wimboh.

Dia mengatakan, jika tidak ada produk itu di Indonesia, maka konsumen akan mencari-cari hingga ke luar negeri. Maka dari itu, OJK akan memberikan ruang lebih luas dalam produk-produk teknologi terutama digital keuangan, dengan catatan kepentingan konsumen didahulukan. 

"Karena konsumen adalah orang-orang yang tidak semuanya paham soal produk teknologi dan tidak semuanya melek ketentuan," pungkas Wimboh. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD