AALI
9675
ABBA
290
ABDA
6325
ABMM
1385
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3570
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
193
ADRO
2220
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
398
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
810
AKSI
690
ALDO
1350
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
248
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.56
-0.34%
-1.74
IHSG
6614.06
-0.47%
-30.99
LQ45
944.82
-0.34%
-3.20
HSI
24112.78
-0.44%
-105.25
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,902 / gram

Tuntut 30 Gubernur, Ribuan Buruh Bakal Demo Besar-besaran 6 Desember 2021

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Sabtu, 04 Desember 2021 06:49 WIB
Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa serempak di provinsi masing-masing pada 9 Desember 2021 mendatang.
Tuntut 30 Gubernur, Ribuan Buruh Bakal Demo Besar-besaran 6 Desember 2021 (FOTO:MNC Media)
Tuntut 30 Gubernur, Ribuan Buruh Bakal Demo Besar-besaran 6 Desember 2021 (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 36 Tahun 2021 dan mencabut UU Cipta Kerja.  

Pada kesempatan itu, Presiden KSPI Said Iqbal menyebut, aksi ini akan dimulai pada 6-10 Desember 2021. 

"Para buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Istana Kepresidenan, kantor MK, dan Balai Kota DKI Jakarta pada 7 Desember 2021," sambungnya. 

Dia berujar, aksi ini akan melibatkan 50 ribu hingga 100 ribu buruh di Jabodetabek yang berasal dari 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional," ucapnya. 

Kemudian, buruh akan melakukan aksi unjuk rasa serempak di provinsi masing-masing pada 9 Desember 2021 mendatang. Said bilang, aksi ini akan diikuti hingga jutaan buruh. 

Selain itu, Said bersama 2 juta buruh berencana melakukan aksi mogok nasional. Namun, belum ada keputusan kapan aksi itu akan dilakukan. "Karena atas permintaan kawan-kawan daerah aksi ini akan difokuskan ke daerah, terutama bupati, walikota, gubernur harus mengubah SK tentang kenaikan UMP dan UMK," imbuh Said. 

"Untuk kapan tepatnya aksi mogok nasional akan kami umumkan lebih lanjut," tambahnya. 

Terkait penetapan surat keputusan (SK) ihwal upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK), KSPI bakal menuntut 30 gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Kami akan mem-PTUN kan 30 SK gubernur terkait UMP dan UMK," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi secara virtual, Jumat (3/12/2021). 

KSPI menggugat karena rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 persen tahun depan. Kenaikan upah ini mengacu pada perhitungan formula di Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.  

Aturan tersebut semestinya tidak berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD