AALI
9650
ABBA
222
ABDA
5500
ABMM
2140
ACES
775
ACST
160
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
755
ADMF
8000
ADMG
170
ADRO
2720
AGAR
316
AGII
2000
AGRO
660
AGRO-R
0
AGRS
120
AHAP
55
AIMS
256
AIMS-W
0
AISA
140
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1425
AKRA
960
AKSI
284
ALDO
820
ALKA
298
ALMI
290
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/07/01 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
519.46
-1.84%
-9.76
IHSG
6794.33
-1.7%
-117.25
LQ45
974.33
-1.78%
-17.61
HSI
0.00
-100%
-21996.89
N225
25935.62
-1.73%
-457.42
NYSE
0.00
-100%
-14599.59
Kurs
HKD/IDR 1,904
USD/IDR 14,960
Emas
863,215 / gram

UMK Bandung Barat Tidak Naik, Apindo Usulkan Ini ke Buruh 

ECONOMICS
Adi Haryanto
Jum'at, 03 Desember 2021 13:30 WIB
APINDO Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyarankan agar buruh di KBB melakukan perundingan Bipartit dengan perusahannya masing-masing.
Buruh sedang bekerja (Ilustrasi)
Buruh sedang bekerja (Ilustrasi)

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyarankan agar buruh di KBB melakukan perundingan Bipartit dengan perusahannya masing-masing.  Hal itu sebagai solusi terkait dengan tidak adanya kenaikan UMK tahun 2022 di KBB yang telah diputuskan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Soal UMK yang tidak naik, solusi yang bisa dilakukan buruh adalah dengan berunding secara bipartit dengan perusahaan. Nantinya hasil keputusan itu harus dituangkan pada struktur dan skala upah," terang Juru Bicara Apindo KBB, Yohan Ibrahim, Jumat (3/12/2021).

Menurutnya, keputusan Gubernur Jabar yang menolak rekomendasi kenaikan upah, sudah sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Tapi keputusan itu diberlakukan bagi pekerja yang belum 12 bulan. Jadi bagi pekerja yang sudah lebih dari 12 bulan dan berkeluarga, lakukan perundingan bipartit.

"Nantinya ada struktur pembagian skala upah, dan itu kebijakan dari masing-masing perusahaan seperti apa berdasarkan kesepakatan dengan pekerja," ucapnya. 

Terkait dengan ancaman buruh yang akan kembali melakukan mogok kerja dan unjuk rasa untuk menolak penetapan UMK, pihaknya tidak bisa melarang para buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa karena hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang untuk menyampaikan pendapat.

Ataupun kalau mau menggugat itu hak warga negara untuk memperoleh keputusan hukum. Upaya seperti itu memang lebih baik dilakukan dan ditempuh para buruh ketimbang harus melakukan unjuk rasa karena pihaknya khawatir terjadi penyebaran COVID-19 di lingkungan perusahaan.

Meski merasa khawatir, pihaknya tidak bisa melarang buruh untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa. Untuk itu Apindo meminta agar buruh tetap mengikuti aturan yang berlaku saat melakukan unjuk rasa. Sebab protokol pencegahan COVID-19 tetap harus diterapkan dalam menuntut hak pekerja. 

"Kalau kami melarang pekerja untuk demo kan tidak bisa, tinggal  ketentuan dan aturannya dipenuhi. Sekarang kan kondisinya masih pandemi COVID-19," pungkasnya. (NDA) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD