Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pembahasan soal infrastruktur juga tentunya perlu partisipasi pihak swasta. Dalam hal ini, termasuk mempersiapkan struktur dari pembiayaannya.
"Jadi ini tidak hanya 'oh, saya akan membangun rel kereta seperti ini, jalan tol seperti ini', tidak. Kita juga mempertimbangkan siapa yang akan membiayai ini, dan itu bergantung pada seberapa menariknya infrastruktur ini," ungkapnya dalam acara High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Dia menerangkan, ketika ada perjanjian atau kesepakatan dengan pihak swasta, maka selera risikonya pun juga akan berbeda. Pihak swasta tentunya ingin berpartisipasi, tetapi juga memiliki rasio laba yang diharapkan. Alhasil, risiko masih menjadi tantangan utamanya.
"Biasanya pemerintah akan mengintervensi, bukan dalam belanjanya, tetapi bagaimana kami bisa menyediakan pengembangan saluran pipa proyek, jadi kami punya Project Development Facility (PDF) di Indonesia, Anda bahkan bisa menjamin sebagian risikonya sehingga proyek tersebut bisa menarik pihak swasta," ungkap Sri.
Dia menerangkan, risiko ini bisa berwujud risiko politik, bencana alam, atau bahkan risiko kebijakan. Ketika berhadapan dengan listrik atau jalan tol, apakah pemerintah akan berkenan untuk menyesuaikan tarifnya, sehingga mereka bisa menghasilkan pendapatan atau bahkan air.
"Yang ketiga, soal ekosistem, di Indonesia kita benar-benar butuh untuk mengembangkan sejumlah instrumen. Apakah ini pembiayaan, sektor swasta ingin berpartisipasi tapi hanya mau lending ke pemerintah, jadi kami menerbitkan green bonds, sukuk, ini adalah instrumen-instrumen di mana pihak swasta dalam bentuk lending, jadi kami meminjam dari mereka," jelas Sri Mulyani.
Namun, kata dia, jika sektor swasta ingin selera risiko yang lebih tinggi dalam pembiayaan ekuitas, mereka memiliki ekspektasi yang lebih tinggi lagi terkait laba yang diperoleh. Dalam pembiayaan ekuitas ini, ini adalah kerangka kerja risiko yang harus dihadapi dan maka dari itu instrumen terkait jaminan dan manajemen risiko akan mengambil peran.
"Di Indonesia, kami juga mengembangkan Special Mission Vehicle (SMV), seperti PT SMI, IIF, penjaminan seperti PT PII, dan Indonesia Sovereign Wealth Fund melalui Indonesia Investment Authority (INA), yang dibuat untuk menyediakan keterlibatan langsung dengan sektor swasta dengan level selera risiko dan sofistikasi yang berbeda," pungkasnya.
(YNA)
