Suparjo Ramalan
Pemerintah pun dinilai harus menjamin semua utang perusahaan, meskipun yang akan membayar adalah manajemen perusahaan dari hasil kegiatan operasional.
"Kami optimis jika hal ini bisa terwujud. Pernyataan jaminan dari negara ini sangat dibutuhkan karena untuk kepentingan membangun kembali rasa kepercayaan kreditur, lessor, vendor dalam rangka melakukan restrukturisasi dan negosiasi," ungkap dia
Kementerian BUMN memastikan Garuda Indonesia tidak menerima suntikan PMN untuk menyelamatkan kinerja keuangannya. Selain keuangan emiten yang terus merugi, utangnya pun tercatat fantastis. Maskapai pelat merah itu diketahui tengah menanggung utang senilai Rp70 triliun terhadap kreditur dan sejumlah perusahaan penyewa pesawat (lessor).
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut, bila pemerintah menggelontorkan dana segar untuk menyelamatkan Garuda, maka akan sangat tinggi nilai PMN yang dialokasikan. Oleh karena itu, opsi tersebut tidak ditempuh Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas.
"Mengenai opsi, bakal, apakah ada PMN dan sebagainya, seperti yang disampaikan bahwa kita saat ini berusaha betul, supaya sedikit-sedikit tidak di suntik PMN, disuntik PMN yang rugi, jangan gitu. Kita harus membangun namanya BUMN-BUMN yang sehat gitu, jadi kita nggak berusaha untuk ini ya, belum ada usaha lah untuk menyuntikan lagi. Kalau disuntikan juga akan sangat banyak kebutuhan anggaran untuk Garuda," papar Arya kepada Wartawan. (TIA)
