AALI
8900
ABBA
230
ABDA
7075
ABMM
845
ACES
1415
ACST
252
ACST-R
0
ADES
1915
ADHI
1005
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1315
AGAR
422
AGII
1125
AGRO
1135
AGRO-R
0
AGRS
470
AHAP
68
AIMS
380
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
535
ALDO
930
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
482.65
-0.44%
-2.14
IHSG
6095.50
-0.2%
-12.04
LQ45
901.64
-0.42%
-3.77
HSI
28842.13
0.36%
+103.25
N225
28948.73
-0.03%
-9.83
NYSE
0.00
-100%
-16620.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,188
Emas
866,552 / gram

Utang Rp1,9 Triliun Tak Kunjung Dibayar, Pemerintah Terus Kejar Anak Usaha Lapindo

ECONOMICS
Giri Hartomo/Okezone
Selasa, 18 Mei 2021 16:47 WIB
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah masih terus berusaha menagih kewajiban Lapindo.
Utang Rp1,9 Triliun Tak Kunjung Dibayar, Pemerintah Terus Kejar Anak Usaha Lapindo (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Keuangan akan terus mengejar pembayaran utang anak usaha Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo kepada pemerintah. Di mana utang terkait penanggulangan bencana lumpur, hingga kini belum juga dipenuhi.  

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah masih terus berusaha menagih kewajiban Lapindo. 

"Sampai dengan saat ini belum terdapat pembayaran dari pihak LBI/PT LMJ. Pemerintah akan terus melakukan penagihan kepada LBI/PT LMJ sesuai perjanjian yang disepakati," ujarnya kepada media, Selasa (18/5/2021). 

Sesuai kesepakatan antara pihak Lapindo dengan pemerintah, seharusnya utang tersebut harus sudah dilunasi pada 2019 lalu. Namun kenyataannya hingga kini, pihak Lapindo belum juga memenuhi kewajibannya.  

Walaupun demikian, saat ini belum waktunya membicarakan langkah lanjutan. Karena pemerintah sedang fokus agar pembayaran utang bisa segera dilakukan. 

"Mungkin langkah dan upaya lanjutan nanti saja, kita fokus mendorong supaya ada pembayaran," katanya.

Menurutnya, belum perlu dibicarakan upaya lanjutan terkait upaya penagihan utang pihak Lapindo, karena pemerintah masih percaya itikad baik perusahaan tersebut. 

"Pemerintah tetap percaya pihak LBI/PT LMJ akan kooperatif dan bersedia menunaikan kewajiban sesuai ketentuan," kata Yustinus. 

Sebagai informasi, terkait penanggulangan bencana lumpur, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah sebesar Rp 773,8 miliar. 

Mengutip hasil audit BPK tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp 1,91 triliun. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD