AALI
12925
ABBA
197
ABDA
0
ABMM
3280
ACES
1010
ACST
163
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
670
ADMF
8050
ADMG
187
ADRO
3310
AGAR
354
AGII
1975
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
127
AHAP
61
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
160
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1025
AKSI
232
ALDO
925
ALKA
298
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.40
0.61%
+3.27
IHSG
6918.14
1.39%
+94.81
LQ45
1015.18
0.69%
+6.97
HSI
20717.24
2.97%
+596.56
N225
26739.03
1.27%
+336.19
NYSE
0.00
-100%
-15044.52
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,664
Emas
870,562 / gram

UU Jalan Disahkan, Ini Kebijakan Besar yang Bakal Diatur

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Rabu, 22 Desember 2021 07:09 WIB
Pada 17 Desember lalu, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah disahkan.
UU Jalan Disahkan, Ini Kebijakan Besar yang Bakal Diatur (FOTO: MNC Media)
UU Jalan Disahkan, Ini Kebijakan Besar yang Bakal Diatur (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pada 17 Desember lalu, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah disahkan. Banyak hal substansial yang penting bakal diatur, mulai dari kenaikan tarif tol hingga jalan khusus untuk angkutan barang komoditas tambang dan sawit.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, undang-undang tersebut nantinya akan mewajibkan Badan Usaha sampai penyedia penyedia jasa untuk membangun jalan khusus komoditas tambang seperti kelapa sawit.

"Kalau tidak membangun jalan khusus, maka harus meningkatkan standar jalan umum yang dilalui," ujar Menteri Basuki pada keterangan tertulisnya, Rabu (22/12/2021).

Selain itu menurutnya ada beberapa hal substansial baru yang cukup penting dalam UU tersebut utamanya untuk menciptakan penyelenggaran jalan yang berkeadilan. Seperti pengambil alihan wewenang jalan oleh pemerintah pusat.

"UU ini mengamanatkan bahwa dalam hal Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan wewenang jalan, Pemerintah Pusat akan mengambil alih pelaksanaan," sambung menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan UU ini juga mengatur penyesuaian tarif tol yang dapat dilakukan dua tahun sekali berdasarkan laju inflasi, namun Pemerintah dapat melakukan evaluasi untuk penyesuaian tarif di luar dua tahun tersebut. 

"Kalau Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat baik bisa naik sebelum dua tahun, karena SPM dievaluasi setiap 6 bulan sekali," kata menteri Basuki.

Ada tiga hal utama yang dinilai di SPM, yakni kondisi jalan tolnya, prasarana keselamatan dan keamanan jalan, serta prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol.

Pada kesempatan di Hari Jalan menteri Basuki mengajak semua pihak penyelenggara jalan baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk terus meningkatkan pelayanan jalan bagi masyarakat. 

Sebab pembangunan jalan meningkatkan rasa persatuan bangsa melalui penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang juga untuk meningkatkan daya saing dan membangun peradaban bangsa. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD