Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni, mengatakan ruang mafia tanah bisa dipersempit melalui peran aktif dukungan masyarakat. Hal tersebut telah diterapkan di Kota Surakarta.
Berdasarkan laporan yang diterima, bidang tanah di kota tersebut sudah didaftarkan ke kantor BPN. Raja Juli optimis hal tersebut dapat memperkecil ruang gerak bagi mafia tanah.
"Mendengar laporan Bu Kakantah, saya kira ruang manuver mafia tanah semakin mengecil. Maka kekhawatiran publik di luar sana akan mafia tanah relatif bisa di minimalisir,” kata Raja Juli Antoni pada pernyataan tertulisnya, Minggu (16/10/2022).
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Tenda Nurdiani juga melaporkan bahwa pihaknya telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara elektronik. Sehingga, dapat mempermudah, mempercepat dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah yang baik.
“Kantor kami juga sudah menggunakan sistem pengadaan tanah secara elektronik. Itu artinya kantor pertanahan siap data elektronik, dan kami berkomitmen semua data elektronik terwujud tahun depan,” sambungnya.
Sebelumnya Wamen ATR/BPN melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Bukan sekedar mengecek bidang tanah yang telah terdaftar, Raja Juli Antoni juga sekaligus meninjau inovasi pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, di antaranya Layanan Tanpa Turun (LANTARU) yang melayani pengambilan sertfikat dan penyerahan dokumen pendaftaran tanah elektronik di atas kendaraan.
Selain itu, Wamen ATR/Waka BPN juga meninjau Layanan Tanpa Lama (LANTALA) yang dapat memangkas waktu permohonan pelayanan pertanahan.
Jenis layanan dalam LANTALA, antara lain Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan/Roya, Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli, Pelayanan Peralihan Hak Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), Pelayanan Peralihan Hak Hibah, dan Pelayanan Peralihan Hak Warisan.
(FRI)
