AALI
12150
ABBA
186
ABDA
6250
ABMM
3020
ACES
975
ACST
158
ACST-R
0
ADES
5850
ADHI
690
ADMF
8050
ADMG
180
ADRO
3100
AGAR
330
AGII
1965
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
125
AHAP
63
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
155
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
920
AKRA
1020
AKSI
350
ALDO
895
ALKA
294
ALMI
290
ALTO
196
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
540.34
-0.54%
-2.93
IHSG
6883.42
-0.44%
-30.72
LQ45
1011.72
-0.41%
-4.21
HSI
20226.65
0.57%
+114.55
N225
26779.81
0.12%
+31.67
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
876,842 / gram

Waspada Skema Ponzi, OJK Minta Perketat Aturan Penggunaan Rekening Bank

ECONOMICS
Hafid Fuad
Selasa, 25 Januari 2022 12:56 WIB
Seluruh rekening tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang patut diduga mengandung unsur penipuan, kegiatan rentenir, perjudian, pencucian uang
Waspada Skema Ponzi, OJK Minta Perketat Aturan Penggunaan Rekening Bank (FOTO:MNC Media)
Waspada Skema Ponzi, OJK Minta Perketat Aturan Penggunaan Rekening Bank (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengantisipasi skema Ponzi dengan modus Kripto. 

Caranya dengan memperketat aturan penggunaan rekening bank atau yang dapat disamakan. 

"Seluruh rekening tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang patut diduga mengandung unsur penipuan, kegiatan rentenir, perjudian, pencucian uang, investasi ilegal dan/atau yang mengandung skema ponzi," ujar Anto dalam keterangan resminya di Jakarta (25/1/2022). 

Dia juga meminta lembaga ataupun kementerian yang melakukan pengawasan terhadap badan hukum diluar kewenangan OJK. 

Tujuannya untuk mengawasi pihak yang melakukan usaha simpan pinjam, perdagangan dan/atau investasi yang melibatkan dana masyarakat. "Jadi harus bersama-sama memastikan rekening bank digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya. 

Sementara untuk yang terdaftar di bawah OJK seperti Bank diingatkan agar memastikan rekening bank tidak digunakan untuk menampung dana untuk kegiatan yang melanggar hukum. 

Sebelumnya Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dengan tegas telah melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan, dan/atau memfasilitasi perdagangan aset kripto. 

"Waspada terhadap dugaan penipuan skema ponzi investasi kripto," kata Wimboh. 

Aset kripto sendiri merupakan jenis komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus paham risikonya.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD