Fiki Ariyanti
3. Potensi Ketidakadilan dalam Pemungutan Pajak
Indah mengatakan, pemerintah seharusnya tak membebani konsumen dengan pajak yang tinggi, sementara pengemplang pajak justru tidak mendapatkan sanksi tegas.
"Alih-alih menaikkan PPN, pemerintah harusnya fokus pada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha kakap dan para pengemplang, agar beban pajak tidak jatuh lagi-lagi pada rakyat kecil," tuturnya.
4. Potensi Kebingungan tentang Kontrak yang Sudah Diteken
Kebijakan ini, diakui Indah, juga menimbulkan ketidakjelasan terkait kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani sebelum 1 Januari 2025, di mana PPN masih berlaku 11 persen.
