Kemenkeu menjelaskan, penurunan penerimaan pajak secara neto dipicu oleh kombinasi moderasi harga komoditas, meningkatnya restitusi pajak seiring relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
Meski demikian, APBN 2026 mematok target yang cukup agresif, dengan penerimaan negara ditargetkan tumbuh 14,4 persen YoY. Secara khusus, penerimaan pajak diharapkan melonjak hingga 23 persen YoY, sebuah target yang berpotensi menantang di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian harga komoditas.
Di sisi belanja, pemerintah mencatat kenaikan belanja negara sebesar 2,7 persen YoY pada 2025, dengan realisasi mencapai 95 persen dari target APBN. Kenaikan ini sepenuhnya didorong oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh 4,2 persen YoY, sementara transfer ke daerah justru turun 1,7 persen YoY.
Pola ini diperkirakan berlanjut pada APBN 2026, di mana belanja pemerintah pusat direncanakan meningkat signifikan sebesar 21 persen YoY, sementara transfer ke daerah dipangkas 18,4 persen YoY.
Kementerian Keuangan menegaskan, kenaikan belanja 2025 didorong oleh implementasi berbagai program prioritas, salah satunya program Makanan Bergizi Gratis. Program tersebut telah menjangkau sekitar 56,1 juta penerima manfaat atau 68 persen dari target 82,9 juta penerima, dengan realisasi anggaran mencapai sekitar Rp52 triliun atau 73 persen dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun.