Michelle Natalia
IDXChannel – Penandatanganan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) antara usaha besar dan UMKM mendapatkan nilai investasi sebesar Rp1,5 triliun.
Penandatanganan kerja sama dalam rangka kemitraan PMA dan PMDN antara usaha besar dan UMKM ini disaksikan oleh Presiden Jokowi Widodo, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia serta jajaran menteri lainnya, yang dilakukan secara virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.
"Kegiatan ini merupakan implementasi dari tujuan investasi berkualitas dan inklusif. Investasi berkualitas dan inklusif ini meliputi keseimbangan investasi di pulau Jawa dan luar pulau Jawa," ucap Bahlil di Jakarta, Senin (18/1/2021).
Bahlil menilai, ukurannya adalah seberapa banyak PMA dan PMDN yang masuk dan bagaimana investasi masuk bisa membantu perkembangan ekonomi di daerah.
"Untuk bisa diwujudkan, maka tidak ada cara lain, harus ada kolaborasi, kerjasama antara pengusaha besar baik dari dalam negeri dan luar negeri, UMKM, dan pengusaha nasional yang ada di daerah," imbuhnya.
Sekadar informasi, sebanyak 59 usaha besar dan 196 UMKM telah melakukan penandatanganan kerja sama dalam rangka kemitraan PMA dan PMDN, pada hari ini Senin (18/1/2021).
"Kerjasama ini diawali dari pertama, arahan dan petunjuk pak Presiden di rapat kabinet dan arahan dari kegiatan-kegiatan lain, agar bagaimana caranya kita membutuhkan terciptanya pengusaha baru dan UMKM yang kuat," kata Bahlil.
Selain itu, kegiatan ini juga merupakan perintah daripada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada pasal 90. Pasal ini menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah (Pemda) atau pemerintah pusat dengan kewenangannya wajib memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dan kecil dan mikro dalam rantai pasok untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
"Jadi Pak, kami sudah menjalankan perintah Undang-Undang Cipta Kerja dan ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita bersama," ucap Bahlil kepada Jokowi.
Pihak BKPM juga meminta arahan dari Jokowi karena nominal Rp1,5 triliun ini merupakan langkah awal.
"Setiap bulan ini akan berjalan, dan ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Karena kami akan melayani pengusaha, tapi pengusaha harus melibatkan anak-anak daerah. Selama ini banyak pengusaha yang pencak silat Pak, ada pengusaha yang baik dan ada yang butuh binaan,” tandas Bahlil.
