Dhera Arizona Pratiwi
IDXChannel - PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) turut memberikan respons terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA sekaligus pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Manajemen ADRO menyampaikan, perseroan belum dapat menilai dampak serta implikasinya terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, dan kondisi keuangan. Sebab, peraturan yang mengatur tentang Tata Kelola Ekspor SDA tersebut belum terbit.
"Serta perseroan juga belum bisa menilai dampak serta implikasi terhadap perjanjian-perjanjian yang ada dengan pelanggan maupun pihak pemberi pembiayaan, risiko hukum, serta aspek lainnya," ujar Sekretaris Perusahaan ADRO Maharani Cindy Opssedha dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (29/5/2026).
Hal senada juga disampaikan oleh manajemen AADI. Perseroan dalam hal ini mengaku masih belum dapat menilai dampak serta implikasinya. Namun, perseroan akan mengungkapkannya jika peraturan tersebut sudah resmi diterbitkan dan diterapkan.
"Perseroan senantiasa mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berupaya untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku," kata Sekretaris Perusahaan AADI Ray Aryaputra.
Sebagai informasi, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah resmi berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). DSI nantinya akan menjadi BUMN ekspor yang berperan sebagai perantara bagi kegiatan ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan paduan besi (ferro alloy).
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, status DSI telah menjadi BUMN pada hari ini, Senin (25/5/2026) pagi.
"Oh yang pasti sudah menjadi BUMN, kemudian ya nanti detailnya akan disampaikan ke kawan-kawan sekalian," ujarnya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Pembentukan DSI sebagai BUMN ekspor tunggal untuk komoditas strategis merupakan amanat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diumumkan langsung oleh Kepala Negara dalam Sidang Paripurna DPR pada Rabu (25/5/2026) di mana Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi landasan hukumnya sudah diteken.
Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan kecurangan praktik ekspor sumber daya alam, khususnya nonmigas baik dalam bentuk under-invoicing dan transfer pricing, baik dari sisi nilai maupun volume ekspor. Dengan kebijakan ekspor satu pintu, praktik semacam ini diharapkan tidak terjadi lagi.
(Dhera Arizona)
