AALI
7950
ABBA
600
ABDA
0
ABMM
1240
ACES
1320
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2410
ADHI
685
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1335
AGAR
398
AGII
1790
AGRO
2500
AGRO-R
0
AGRS
264
AHAP
59
AIMS
420
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
650
AKRA
3600
AKSI
422
ALDO
635
ALKA
226
ALMI
270
ALTO
328
Market Watch
Last updated : 2021/07/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
438.19
-1.28%
-5.68
IHSG
6070.04
-0.83%
-50.69
LQ45
823.04
-1.17%
-9.71
HSI
25961.03
-1.35%
-354.29
N225
27283.59
-1.8%
-498.83
NYSE
16697.14
0.75%
+123.58
Kurs
HKD/IDR 1,858
USD/IDR 14,460
Emas
850,320 / gram

Kabar Baik, Barang Kebutuhan Pokok Tidak Dikenakan PPN 12 Persen!

MARKET NEWS
Aditya Pratama/iNews
Sabtu, 12 Juni 2021 14:26 WIB
Wacana kebijakan PPN 12% yang diimbaskan ke sejumlah komoditas sembako dan jasa pendidikan turut menuai polemik di masyarakat
Kabar Baik, Barang Kebutuhan Pokok Tidak Dikenakan PPN 12 Persen! (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Wacana kebijakan PPN 12% yang diimbaskan ke sejumlah komoditas sembako dan jasa pendidikan turut menuai polemik di masyarakat. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan bahwa wacana tersebut merupakan bagian kecil dari konsep RUU KUP yang pasalnya dipotong dan dicabut, sehingga bunyinya terlepas dari maknanya. 

"Itu yang terjadi, jadi ada satu pasal yang dj dalam draft itu mengatakan bahan kebutuhan pokok bukan lagi barang yang dikecualikan dari objek PPN. Di sisi lain, bicara tarif pajak, kemudian dicantolkan seolah-olah dikenakan tarif PPN," ungkap Yustinus dalam Polemik MNC Trijaya bertemakan "Publik Teriak Sembako Dipajak" di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

Dia menyebutkan, justru saat ini pemerintah mendesain satu RUU yang cukup komprehensif. Isinya ada tentang pajak karbon, upaya menangkal penghindaran pajak yang sangat masif dilakukan, terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional. 

"Lalu juga ada rencana kenaikan tarif PPh orang pribadi supaya yang mampu membayar pajak lebih tinggi, dan ada juga konsep-konsep lain, salah satunya PPN ini," terangnya.

Persoalan PPN ini, lanjutnya, menjadi polemik karena sekarang ada distorsi. "Contoh, beras premium, kalo beli 1 kg Rp50.000, itu tidak kena PPN. Tapi kalau beli beras di pasar tradisional yang 1 kg Rp10.000, itupun tidak kena PPN," tambah Yustinus.

Ini ada distorsi, jadi pengecualian yang terlalu luas itu membuat gagal mengadminitrasikan dengan baik dan gagal mengajak yang mampu untuk berkontribusi membayar pajak. 

“Ini yang sebenarnya ingin di atasi,” ucapnya.

Dengan demikian, hal ini bisa masuk ke sistem perpajakan yang lebih baik, yang lebih mudah diawasi dan diadministrasikan. 

"Apa langsung dikenai pajak? Belum tentu. Jadi apa yang jadi objek PPN ini tidak serta merta dikenai pajak. Kok bisa? Bisa kalau kita ekspor, itu pajak 0%. Senjata yang dipakai TNI dan Polri itu kena pajak, tapi karena dianggap strategis, tidak dipungut pajaknya," tandas Yustinus. (SNP)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD