AALI
8225
ABBA
550
ABDA
0
ABMM
1295
ACES
1300
ACST
244
ACST-R
0
ADES
2820
ADHI
895
ADMF
7675
ADMG
216
ADRO
1345
AGAR
368
AGII
1305
AGRO
2290
AGRO-R
0
AGRS
244
AHAP
70
AIMS
338
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
600
AKRA
3870
AKSI
424
ALDO
720
ALKA
234
ALMI
238
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/09/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
453.05
-0.47%
-2.15
IHSG
6060.76
-0.26%
-15.56
LQ45
851.73
-0.36%
-3.10
HSI
24221.54
0.51%
+122.40
N225
29839.71
-2.17%
-660.34
NYSE
16168.17
-1.78%
-292.18
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,235
Emas
805,555 / gram

Tolak Rencana PPN Pendidikan dan Sembako, Ini 5 Poin Fokus PBNU

MARKET NEWS
Shifa Nurhaliza
Sabtu, 12 Juni 2021 11:07 WIB
Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Rencana itu dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983
Tolak Rencana PPN Pendidikan dan Sembako, Ini 5 Poin Fokus PBNU. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Rencana itu dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sebelumnya, jasa pendidikan seperti sekolah tidak dikenakan pajak karena termasuk kategori jasa bebas PPN. Dimana, dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) mengatur tujuh jenis jasa yang tidak dikenai pajak, salah satunya sektor jasa pendidikan.

Mengutip laman resmi Nahdlatul Ulama, Sabtu (12/6/2021), Sekretaris Jenderal PBNU, HA Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa rencana Pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan tidak tepat.

Adapun lima poin penegasan Sekjen PBNU terkait rencana Pemerintah memungut pajak pendidikan: 

1. Pada prinsipnya sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". 

“Maka negara sebagaimana spirit dalam UUD 1945 harus melakukan ikhtiar-ikhtiar nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” katanya.

2. Sebagai salah satu amanat luhur, Sudah semestinya pendidikan harus diselenggrakan dengan watak insklusif. Siapapun memiliki hak untuk dapat mengakses pendidikan. Maka, harapan bagi terwukudnya Education for all (pendidikan untuk semua) adalah suatu keniscayaan. 

3. Pemerintah harus lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan. Rencana diberlalukannya Pajak Penambahan Nilai (PPN) termasuk dalam ketegori yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas. 

4. Sebagai dasar pengambilan keputusan Pemerintah harus berpijak pada filosofi bahwa setiap kebijakannya berbasis pada kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan “tashorruful Imam alā raiyyah manthun bil maslahah” (kebijakan seorang leader harus didasarkan pada kemaslahatan bagi rakyat).

5. Dalam pandangan kami, inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat, dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana. 

“Maka, janganlah kebijakan pemerintah nantinya justru akan menjauhkan dari spirit & cita-cita luhur  sebagaimana tertuang dalam UUD 1945,” tandasnya. (SNP)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD