AALI
8250
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1285
ACES
1325
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2470
ADHI
700
ADMF
7600
ADMG
232
ADRO
1325
AGAR
386
AGII
1805
AGRO
2660
AGRO-R
0
AGRS
234
AHAP
58
AIMS
424
AIMS-W
0
AISA
214
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
645
AKRA
3590
AKSI
410
ALDO
655
ALKA
224
ALMI
238
ALTO
336
Market Watch
Last updated : 2021/07/29 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
443.87
0.07%
+0.33
IHSG
6120.73
0.53%
+32.20
LQ45
832.75
0.25%
+2.05
HSI
26315.32
3.3%
+841.44
N225
27782.42
0.73%
+200.76
NYSE
16573.56
0.32%
+52.60
Kurs
HKD/IDR 1,860
USD/IDR 14,480
Emas
846,128 / gram

PBNU Menolak Rencana Pemerintah Kenakan PPN untuk Pendidikan dan Sembako

MARKET NEWS
Shifa Nurhaliza
Sabtu, 12 Juni 2021 11:04 WIB
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak rencana pemerintah untuk memungut pajak dari sektor pendidikan dan bahan makanan pokok atau sembako.
PBNU Menolak Rencana Pemerintah Kenakan PPN untuk Pendidikan dan Sembako. (Foto: NU)

IDXChannel - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak rencana pemerintah untuk memungut pajak dari sektor pendidikan dan bahan makanan pokok atau sembako. 

Mengutip laman resmi Nahdlatul Ulama, Sabtu (12/6/2021), Sekretaris Jenderal PBNU, HA Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa rencana Pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan tidak tepat. Begitu juga PPN yang hendak diterapkan pada sembako yang dinilainya juga tidak berpihak pada kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. 

“Dalam pandangan kami, inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat, dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana,” ujar Helmy dalam keterangan resminya, Jumat (11/6/2021). 

Rencana Pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Padahal sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN. Pemungutan pajak pada sektor pendidikan akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 

“Salah satunya ialah berdampak pada biaya pendidikan yang semakin mahal.” Tegasnya.

Pemerintah juga berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Di dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN. Namun, dalam aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukkan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. (SNP)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD