AALI
10100
ABBA
418
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1410
ACST
268
ACST-R
0
ADES
2550
ADHI
1125
ADMF
7925
ADMG
234
ADRO
1745
AGAR
350
AGII
1570
AGRO
2000
AGRO-R
0
AGRS
226
AHAP
64
AIMS
515
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
945
AKRA
4690
AKSI
458
ALDO
735
ALKA
248
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
510.76
-1.06%
-5.46
IHSG
6625.70
-0.27%
-18.04
LQ45
961.32
-0.98%
-9.47
HSI
26132.03
0.02%
+5.10
N225
28600.41
-0.71%
-204.44
NYSE
0.00
-100%
-17083.15
Kurs
HKD/IDR 1,820
USD/IDR 14,160
Emas
819,389 / gram

PBNU Menolak Rencana Pemerintah Kenakan PPN untuk Pendidikan dan Sembako

MARKET NEWS
Shifa Nurhaliza
Sabtu, 12 Juni 2021 11:04 WIB
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak rencana pemerintah untuk memungut pajak dari sektor pendidikan dan bahan makanan pokok atau sembako.
PBNU Menolak Rencana Pemerintah Kenakan PPN untuk Pendidikan dan Sembako. (Foto: NU)

IDXChannel - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak rencana pemerintah untuk memungut pajak dari sektor pendidikan dan bahan makanan pokok atau sembako. 

Mengutip laman resmi Nahdlatul Ulama, Sabtu (12/6/2021), Sekretaris Jenderal PBNU, HA Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa rencana Pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan tidak tepat. Begitu juga PPN yang hendak diterapkan pada sembako yang dinilainya juga tidak berpihak pada kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. 

“Dalam pandangan kami, inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat, dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana,” ujar Helmy dalam keterangan resminya, Jumat (11/6/2021). 

Rencana Pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Padahal sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN. Pemungutan pajak pada sektor pendidikan akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 

“Salah satunya ialah berdampak pada biaya pendidikan yang semakin mahal.” Tegasnya.

Pemerintah juga berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Di dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN. Namun, dalam aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukkan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. (SNP)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD