sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Krisis di Inggris Makin Parah, Tagihan Energi Tembus Rp59,9 Juta per Rumah Tangga

Market news editor Tim IDXChannel
06/09/2022 06:39 WIB
Dengan nilai tukar saat ini di level Rp17.138 per pounsterling, maka tagihan energi yang harus dibayar setiap keluarga di Inggris setara dengan Rp59,983 juta.
Krisis di Inggris Makin Parah, Tagihan Energi Tembus Rp59,9 Juta per Rumah Tangga (foto: MNC Media)
Krisis di Inggris Makin Parah, Tagihan Energi Tembus Rp59,9 Juta per Rumah Tangga (foto: MNC Media)

IDXChannel - Krisis energi yang saat ini tengah terjadi di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya dilaporkan semakin memburuk dan belum juga menemukan jalan keluar.

Sebagaimana dilansir News Sky, Senin (5/9/2022), telah muncul serangkaian seruan di masyarakat Inggris agar pemerintah dapat memberikan campur tangan lebih dalam membantu kelompok paling rentan di masyarakat.

Pasalnya, dengan makin terbatasnya pasokan energi yang dimiliki, tagihan energi yang harus ditanggung masyarakat Inggris diyakini bakal segera melonjak mencapai £3.500 per rumah tangga di musim dingin kali ini.

Dengan asumsi nilai tukar saat ini di level Rp17.138 per pounsterling, maka tagihan energi yang harus dibayar setiap keluarga di Inggris setara dengan Rp59,983 juta untuk ukuran orang Indonesia.

Seruan atas perlunya intervensi pemerintah ini juga merebak di tengah pemilihan Perdana Menteri yang baru, menggantikan Boris Johnson yang segera habis masa tugasnya.

Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss, yang turut dalam perebutan jabatan prestisius itu, mengklaim telah memiliki rencana yang diyakininya bakal dapat membawa Inggris keluar dari masalah krisis energi yang kini sedang mendera.

Truss bahkan mengaku tak akan segan mengambil sejumlah 'keputusan sulit' yang diperlukan guna mengatasi persoalan krisis energi saat ini, yang menjadi salah satu catatan terburuk dalam sejarah Inggris selama ini.

“Jika terpilih, saya berencana dalam minggu pertama pemerintahan baru saya untuk menetapkan tindakan segera kami pada tagihan energi dan pasokan energi untuk memastikan kami tidak berada di posisi ini setiap musim gugur dan musim dingin," ujar Truss, dalam laporan tersebut.

Sayang, dalam pernyataannya tersebut, Truss tidak menjelaskan lebih jauh dan terperinci terkait tindakan konkret apa yang bakal dilakukan olehnya bersama pemerintahan baru, seandainya benar-benar terpilih menjadi Perdana Menteri yang baru.

“Menempel plester dan menendang kaleng di jalan tidak akan berhasil. Saya siap mengambil keputusan sulit untuk membangun kembali ekonomi kita," tutur Truss, secara diplomatis.

Namun dalam tulisannya yang dimuat di Sunday Telegraph, TRuss menyebut bahwa langkah pertama yang dia lakukan seandainya terpilih adalah menunjuk dewan penasihat ekonomi dalam membantu membimbing dan mengarahkan setiap kebijakan yang bakal diambilnya kelak.

“Peristiwa fiskal akan menyusul akhir bulan ini dari rektor saya, dengan paket tindakan yang lebih luas pada ekonomi," ungkap Truss.

Sementara, mantan kanselir, Lord Philip Hammond, menyebut bahwa Perdana Menteri yang nantinya terpilih perlu memberikan bantuan kepada masyarakat terkait melambungnya tagihan energi secara besar-besaran.

Bantuan itu dinilai lebih dibutuhkan dapat tepat sasaran ketimbang usulan sebagian pihak terkait ide pemotongan pajak, yang dinilai bukan jawaban atas krisis biaya hidup yang kini dihadapi masyarakat Inggris.

"(Yang dilakukan adalah) Jujur kepada rakyat Inggris tentang tantangan yang sedang dihadapi dalam jangka pendek. Ms Truss adalah seorang kepala sekretaris Departemen Keuangan yang tangguh, bahkan ketika dia menjadi kanselir. Dia sangat bekerja keras," ujar Hammond, dalam laporan yang sama.

Dengan bekal pengalaman itu, Hammond menilai Truss bakal menjadi sosok Perdana Menteri yang sangat baik, dengan kemampuan teknis yang sangat bermanfaat dan memang dibutuhkan oleh pemerintah,

"Tapi bagaimana pun, dia harus melakukannya dengan menjadi inklusif. Kabinet yang dibangun harus mencerminkan bakat di seluruh Partai Konservatif, dan menyampaikan pesan ke negara, bahwa ini akan menjadi pemerintah yang berfokus pada penyampaian, kompetensi, kejujuran dan penerapan nilai-nilai secara pragmatis,” tegas Hammopnd. (TSA)

Penulis: Nur Pahdilah

Halaman : 1 2 3 4
Advertisement
Advertisement