"Namun kita juga harus melihat bahwa taruhan kebijakan ini cukup besar. Tiga komoditas awal yang masuk dalam skema ini mencakup sekitar 23% ekspor nasional. Artinya, bila implementasi DSI tidak berjalan baik, dampaknya bukan hanya ke pelaku usaha, tetapi juga terhadap kepercayaan buyer global, persepsi investor, dan kredibilitas Indonesia dalam perdagangan internasional," ujar David.
David juga menilai bahwa DSI perlu dibangun sebagai institusi yang kredibel, profesional, dan memiliki tata kelola yang kuat agar mampu memperoleh kepercayaan pasar.
Lebih lanjut, David menyebut pembentukan DSI dapat menjadi momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas.
"Saya juga melihat DSI sebagai momentum transformasi dari tata kelola ekspor yang administratif menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk itu, governance DSI harus kuat, profesional, transparan, dan dapat diawasi agar manfaatnya benar-benar kembali kepada negara, pelaku usaha, emiten, dan investor publik," ujar David.
Sebagai bagian dari pengawasan implementasi, David mendorong evaluasi berkala dengan indikator yang terukur, mulai dari realisasi DHE, kelancaran ekspor, tingkat kepatuhan eksportir, dampak terhadap cadangan devisa dan penerimaan negara, hingga respons pasar.